Politik Pemerintahan

Desa Tertinggal di Kabupaten Mojokerto Nihil, Wakil Bupati Apresiasi BPD

Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Bupati Mojokerto mengapresiasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga status desa tertinggal di Kabupaten Mojokerto nihil tahun ini. Hal ini ia sampaikan pada pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD tahun 2019.

“Tahun 2018, Indeks Desa Membangun (IDM) kita menunjukkan status desa tertinggal di ada 12 desa, desa berkembang 266 desa, desa maju 21 desa dan desa mandiri belum ada. Namun 2019 ini, ada peningkatan,” ungkap, Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Senin (15/7/2019).

Dimana desa tertinggal sudah tidak ada, desa berkembang 201 desa, desa maju 86 desa dan desa mandiri tercatat 12 desa. Wakil Bupati sangat mengapresiasi kinerja BPD dan mengajak semua entitas BPD agar tidak takut dengan prosedur pemerintahan.

Sebab fokus di Pemerintah Desa yang baik (good village governance) saat ini adalah harus transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif. Salah satu contohnya yakni menolak segala bentuk pungli. Wakil Bupati pun mengutip pernyataan Presiden RI Joko Widodo.

“Mengutip bapak Presiden Jokowi ‘ada pungli saya kejar, saya hajar’. Saya harap kita dapat mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Beri pelayanan publik yang bagus. Junjung tinggi pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, partisipatif dan responsif,” katanya.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD tahun 2019 yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Trawas ini diikuti 298 Kepala BPD. Hadir pula dalam acara ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Agus M Anas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ardi Sepdianto serta OPD terkait. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar