Politik Pemerintahan

Denda untuk Merokok Sembarangan di Surabaya Jadi Perdebatan

Foto: Ilustrasi polusi asap rokok

Surabaya (beritajatim.com) – Pembahasan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya kini memasuki tahapan pembahasan sanksi. Dari kalangan Pansus di DPRD, sanksi denda yang diusulkan Pemkot Surabaya sebesar 250 ribu Rupiah dianggap terlalu ringan.

Ketua Pansus Junaedi meminta agar bahasan terkait sanksi ditunda terlebih dahulu. “Agar bisa menerima masukan-masukan yang sudah masuk,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat, Senin (11/2/2019).

“Kan ada banyak ini masukan soal sanksi. Seperti misal untuk ASN ada penundaan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Dari UU juga dendanya ini 50 juta,” tambah Wakil Ketua Komisi D ini.

Berbeda pendapat dengan Junaedi, anggota Pansus Reni Astuti sudah sependapat dengan pihak Pemkot Surabaya. “Sebagai efek jera, 250 ribu Rupiah itu sudah cukup,” katanya.

“Karena kalau terlalu ringan atau terlalu berat dari itu juga khawatirnya tidak efektif. Jumlah segitu sudah pas. Sudah cukup. Sanksi itu bukan hal utama Edukasi dan sosialisasi yang perlu dikedepankan,” lanjut politisi PKS itu.

Kadinkes Surabaya, Febria Rachmanita

Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita mengungkapkan jika besaran 250 ribu Rupiah yang sudah diusulkan untuk memberikan efek jera.

“Jadi tujuan denda itu adalah untuk memberikan efek jera kepada mereka yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Besaran itu kami anggap sudah pas, tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah,” kata Febri seusai rapat dengar pendapat.

“Terkait usulan penundaan kenaikan pangkat bagi ASN yang melanggar Perda itu, nanti akan kami atur di Perwali,” pungkasnya.[ifw/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar