Politik Pemerintahan

Deklarasi Maju Calon Bupati, 2 ASN Ini Bakal Dipanggil Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Yoko Priyono - Chairun Nisa mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor DPC PPP Kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto akan memanggil dua Aparatur Sipil Negara (ASN) menyusul telah mendeklarasikan diri keduanya maju dalam bursa Calon Bupati (Cabup) Mojokerto. Ini lantaran dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP).

Keduanya yakni Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto, Yoko Priyono dan ASN Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Kusnan Hariadi. Keduanya telah mendaftar dalam penjaringan Cabup-Cawabup di sejumlah partai politik (parpol).

Yoko mendeklarasikan diri maju bersama mantan Wakil Bupati Mojokerto periode 2010-2015, Choirunnisa. Keduanya telah mendaftarkan ke sejumlah parpol yakni PPP, Gerindra, Hanura dan PAN. Sedang Kusnan masuk penjaringan Partai NasDem, PPP, Hanura dan Gerindra.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Afidatusolikha mengatakan, netralitas ASN tak hanya pasca tahapan penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi juga pra penetapan sehingga Bawaslu memiliki kewajiban melakukan pengawasan.

“Akan kita TL (tindaklanjuti). Nanti akan kita rapatkan dulu terkait pelanggaran. Jika menemukan ketidaknetralan yang dilakukan ASN, maka akan membuat kajian dugaan pelanggaran. Kemudian berkirim surat ke KASN dan menyampaikan hasil kajian Bawaslu,” ungkapnya, Senin (20/1/2020).

Soal sanksi dan jenis sanksinya, lanjut mantan Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto ini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang akan menjatuhkan. Namun sebelumnya, Bawaslu akan melakukan kajian hingga memunculkan rekomendasi kepada KASN.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fakhrudin Asy’at menambahkan, jika pihaknya akan memanggil keduanya. “Namun panggilan pertama hanya sebatas klarifikasi saja karena kita juga masih mengumpulkan data,” katanya.

Namun, masih kata Aris, pihaknya belum menentukan jadwal pemanggilan terhadap keduanya. Kedua ASN tersebut dicurigai telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam PP tersebut dijelaskan, jika ASN dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik terkait rencana pengusulan pribadinya sebagai calon kepala daerah, memasang spanduk yang mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah, dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah hingga terlibat dalam deklarasi parpol.

Sementara, Bawaslu memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan ASN dan TNI/Polri. Terlebih di momen pilkada serentak ASN, TNI, Polri diwajibkan netral. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar