Politik Pemerintahan

DBH dari Pemerintah Pusat untuk Ponorogo Terjun Bebas

Bupati Ipong Muchlissoni

Ponorogo (beritajatim.com) Tahun 2020 Pemkab Ponorogo akan ada pengeluaran skala besar. Yakni dana untuk penyetaraan penghasilan tetap (siltap) para perangkat desa. Menurut perhitungan, setidaknya pemkab akan mengeluarkan Rp 40 miliar.

Selain itu juga ada pengeluaran untuk membiayai dana pilkada. Pesta demokrasi lima tahunan itu, membutuhkan sekitar Rp 60 miliar. Dana itu untuk KPU, Bawaslu, Kepolisian, serta TNI. “Siltap dan dana pilkada cukup besar pengeluarannya,” kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Sabtu (12/10/2019).

Di saat tahun depan ada pengeluaran yang besar, ada kabar yang mengejutkan dari pemerintah pusat. Kebijakan pusat dana bagi hasil (DBH) migas terjun jauh dibanding tahun ini. Jika DBH migas yang dialokasikan tahun ini mencapai Rp 81,3 miliar, tahun depan susut tinggal Rp 29,9 miliar. “Kebijakan pusat ini imbasnya dirasakan seluruh daerah,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menginformasikan rincian transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) melalui situs resmi mereka. Dalam informasi tersebut, disebutkan bahwa DBH migas yang dibagikan ke daerah mencapai total Rp 24,3 triliun.

Ipong menyebut penurunan memang ada pengaruhnya, tapi tidak besar. Karena Ponorogo bukan daerah penghasil migas. “Tidak bisa dibayangkan, berapa banyak penurunan yang harus dialami oleh Bojonegoro sebagai daerah penghasil migas,” pungkasnya. [end/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar