Politik Pemerintahan

Dana Rp 34 Miliar Digelontorkan Bagi PKH di Bojonegoro

Foto ilustrasi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Data terakhir jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 62.862 penerima. Dari jumlah tersebut pemerintah pusat telah menggelontor anggaran senilai Rp 34 miliar.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Ahmad Erfan mengatakan, hasil final closing pencairan PKH tahap satu Januari 2020 lalu jumlah peserta PKH di Bojonegoro sebanyak 62.862 penerima. Penyaluran tahap kedua beberapa bulan kedepan perkiraan jumlah penerimanya berkurang.

“Berkurang karena sudah mampu dan mengundurkan diri dari kepesertaan ataupun faktor lainnya,” ujar Erfan saat Rapat Koordinasi dan Pembinaan Pilar-pilar Sosial di Pendopo Pemkab Bojonegoro, Rabu (12/2/2020).

Erfan mengungkapkan, sepanjang 2019 lalu sebanyak 2.088 KPM graduasi mandiri (mengundurkan diri karena sudah mampu). Rinciannya peserta mampu sebanyak 1.332 orang dan yang mengundurkan diri mampu karena memiliki usaha sebanyak 316 orang.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras pendamping PKH yang telah mendampingi KPM, sehingga setiap tahun ada ribuan peserta yang mundur dari kepesertaan PKH,” jelasnya.

Erfan terus mentargetkan ada penurunan peserta lebih banyak lagi di 2020 ini. Selain itu, dia juga mendorong para penerima manfaat agar kreatif dan memulai melakukan usaha kecil-kecilan. “Jadi jangan hanya berharap dan bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi harus kreatif mencari ekonomi,” jelasnya.

Ahmad Erfan menambahkan, selain PKH ada juga progam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga kurang mampu, khususnya penerima PKH. Pada 2019 perbulan penerima BPNT ditranfer Rp 110.000, sedangkan 2020 perbulan di transfer Rp 150.000.

Sementara penempelan stiker bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pemasangannya ditunda. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya konflik sosial di masyarakat.

Namun, Kabid Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Slamet tidak menyebut data secara pasti desa mana saja yang melakukan penundaan penempelan stiker. “Desa yang akan melakukan pelaksanaan Pilkades minta ditunda (penempelan stiker),” ungkapnya. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar