Politik Pemerintahan

Dana Desa Boleh untuk Penanganan Bencana, Ini Syaratnya

Kepala DPMD Provinsi Jatim, Mohammad Yasin menjelaskan Mekanisme Dana Desa untuk Penanganan Bencana di kantornya, Senin (3/2/2020).

Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jatim memastikan bahwa dana desa bisa digunakan untuk penanganan bencana. Hal ini dengan syarat jika Pemerintah Kabupaten atau Kota belum meng-covernya.

“Di Permendes 20/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa diatur juga dana desa untuk kegiatan penanggulangan bencana. Mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat bencana hingga kegiatan rehabilitasi pasca bencana. Mekanismenya silakan pemerintah desa yang berwenang menganggarkan di APBDesa. Kalau belum dianggarkan, bisa di P-APBDes,” kata Kepala DPMD Provinsi Jatim, Mohammad Yasin kepada wartawan di kantornya, Senin (3/2/2020).

Berapa persentase yang dianggarkan di dana desa untuk bencana? “Kalau persentase memang tidak disebutkan dalam Permendes itu dan tergantung kebutuhan,” tuturnya.

Yasin menjelaskan, pada tahun ini sebanyak 7.724 desa di Jatim mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 7,6 triliun. Artinya, ada peningkatan Rp 213 miliar dibandingkan besaran dana desa tahun 2019. Rata-rata setiap desa akan mendapat sekitar Rp 960 juta per tahun. Dan, dicairkan 40:40:20.

“Pada bulan Januari 2020, ada 203 desa dari 7.724 desa di Jatim yang sudah bisa dicairkan dana desanya. Yakni, terdiri dari Madiun 194 desa, Ponorogo 6 desa dan Tulungagung 3 desa. Desa yang lain masih proses. Biasanya dana desa itu cair sekitar April atau Mei, tapi Jatim lebih cepat karena Januari sudah bisa cair,” pungkasnya. (tok/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar