Politik Pemerintahan

Dalih Ruangan Sempit, Wartawan Dilarang Masuk saat Pelantikan Pejabat Pemkab Malang

Malang (beritajatim.com) -Mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Malang terkesan dipaksakan dan menghindari sorotan kamera wartawan.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Malang akhirnya melakukan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemkab setempat yang sempat ditunda lantaran tidak mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Jumat (23/8/2019).

Dalam kegiatan pelantikan tersebut, merupakan lanjutan pelantikan Pejabat eselon II yang sempat digelar pada 31 Maret 2019 lalu dan diduga bermasalah. Para pejabat eselon II yang dimutasi tersebut, merupakan hasil dari Panitia Seleksi (Pansel) yang dilakukan Pemkab Malang pada Kamis 2018 tahun lalu.

Salah satunya, Direktur RSUD Kanjuruhan, drg.Mahendrajaya yang saat ini dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Padahal, Mahendrajaya pada Kamis (30/8/2018) lalu, baru dimutasi dari Direktur RSUD Lawang ke Direktur RSUD Kanjuruhan.

Dalam pelaksanaan prosesi pelantikan dan serah terima jabatan baru hari ini, awak media pun dilarang mendekat dan meliput kegiatan tersebut. Wartawan tidak diperkenankan masuk dalam ruang Anusopati yang berada di komplek Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekda Kabupaten Malang, M. Nur Fuad Fauzi mengatakan, pelaksanaan pelantikan ini dilakukan oleh Plt Bupati Malang HM Sanusi, dengan formasi tetap seperti di bulan Mei lalu, yaitu sebanyak 13 orang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Malang.

“Dalam pelantikan saat ini, sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari KASN dengan no: B-2314/KAN/7/2019 tertanggal 23 Juli 2019,” ungkap Nur Fuad.

Kata Fuad, untuk pelaksanaannya memang di lakukan di ruang Anusopati. Karena lokasi yang tidak memungkinkan, sehingga awak media tidak boleh masuk ruangan untuk melakukan peliputan.

“Kami tidak melarang, tapi ruangannya sempit, jadi mohon maaf kalau memang kegiatan itu kurang berkenan. Nanti akan kami share juga kok, untuk foto-fotonya,” beber Fuad.

Menanggapi pelarangan peliputan dengan dalih ruangan yang sempit, Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, Cahyono menyayangkan adanya kejadian tersebut.

“Jika ada unsur kesengajaan untuk melarang wartawan yang melakukan peliputan kegiatan pelantikan pejabat, maka PWI Malang Raya akan membuat sikap, dan pihak Humas Harus melakukan klarifikasi secara tertulis,” tegas Cahyono.

Kata dia, profesi wartawan dalam melakukan tugas jurnistiknya, telah diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers.

“Dalam UU tersebut, di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat 2 bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Dan ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dengan begitu, pihak humas telah melanggar UU pers tersebut,” Cahyono mengakhiri. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar