Politik Pemerintahan

Cegah ‘Penumpang Gelap’ Kemiskinan dengan Plakat Kecil

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, mendesak kepada Dinas Sosial setempat agar segera memastikan data warga miskin yang berhak menerima program sosial pemerintah daerah. Selama ini penyaluran program bantuan sosial masih mengalami kekeliruan.

Anggota Komisi D DPRD Jember Siti Romlah mempertanyakan belum adanya data pasti soal warga miskin di Jember. “Beberapa kali rapat dengar pendapat, kami belum bisa mendapatkan jawaban pasti tentang data kemiskinan. Kedua, di lapangan, kenyataannya ada tumpang tindih dalam kegiatan Dinas Sosial. Mereka yang berhak justru tak mendapatkannya. Sementara yang tidak berhak, justru dapat. Ini masalahnya di pendataan yang kurang valid,” katanya, Senin (18/3/2019).

Romlah mendesak agar data kemiskinan segera divalidasi sebagai dasar pelaksanaan program Dinas Sosial Jember. “Harus ada target bahwa dalam waktu satu tahun data sudah harus ada,” katanya. Validasi data bisa dilakukan jika Dinsos, pemerintah desa, rukun tetangga, dan rukun warga bekerjasama. Validitas data akan membuat masyarakat mempercayai pemerintah.

Sekretaris Komisi D Nur Hasan masih menemui fakta bantuan beras pra sejahtera daerah (rastrada) masih dinikmati warga yang tak berhak. “Dia sudah punya sepeda motor bagus, dengan bangganya mengambil beras hingga satu kuintal (akumulasi) selama sepuluh bulan, sehingga masyarakat bertanya kepada saya,” katanya.

Nur Hasan menagih janji data kemiskinan pada 1 Maret 2019. “Data kemiskinan ini enam bulan sekali bisa direvisi. Data miskin tidak stagnan, pasti berubah-ubah. Itu wajar. Segera saja ditetapkan sebagai acuan bagi semua level pemerintahan, dari desa hingga kabupaten. Jangan gagal lagi (mengumumkan data kemiskinan), karena itu penting,” katanya.

Nur Hasan mendesak sistem pendataan diperbaiki. Ia juga ingin agar ada anggaran untuk pembuatan stiker atau plakat kecil yang dipasang di rumah-rumah warga miskin yang menunjukkan status sosial ekonomi. “Kalau dia mau dipasangi itu, berarti dia miskin betul. Tapi kalau tidak mau dipasangi plakat itu, silakan keluar dari program (bantuan sosial) ini,” katanya. Plakat itu akan memunculkan efek malu bagi warga yang tak berhak. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar