Politik Pemerintahan

Cak Imin Minta Kader PKB Amankan Suara dari Pencurian

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta seluruh kadernya untuk menjaga suara. Pernyataan itu dilontarkan Cak Imin melalui akun twitternya @CakImiNOW menyikapi pemberitaan tentang dugaan pencurian suara PKB di sejumlah daerah di Probolinggo, Jawa Timur. “Para kader! Kejar suara PKB! Jangan biarkan maling jadi rampok di siang bolong,” tulis Cak Imin.

Pengurus PKB Kabupaten Probolinggo sebelumnya mendatangi proses penghitungan suara di kantor Kecamatan Kraksaan. PKB menemukan bukti pengurangan suara PKB sebanyak 70 persen di Kabupaten Probolinggo pada Pemilu 2019. “Kejar sampai dapat hak PKB,” katanya.

Menurut dia, pencurian suara PKB merupakan hal yang sia-sia. “Ingat bumi itu bulat! Siapapun yang mencuri dan merampok suara PKB akan sia-sia,” kata Muhaimin.

Sebelumnya, ada enam parpol yang melayangkan tuntutan ke Bawaslu Kota Surabaya untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Enam partai tersebut yakni PKB, Gerindra, Hanura, PAN, PKS dan perwakilan caleg Golkar Abraham Sridjaja

Sekadar diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya menyiapkan sidang pleno untuk kasus dugaan penggelembungan suara di Surabaya. Saat ini, pihak Bawaslu Kota Surabaya masih menunggu para pelapor untuk melengkapi bukti dan saksi.

Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo Sambodo menyatakan, hari ini adalah terakhir menyerahkan kelengkapan berkas terkait saksi dan bukti. Selanjutnya akan dilakukan rapat pleno oleh Bawaslu,” kata Hadi Margo, Rabu (24/4/2019).

Dari rapat pleno itu akan diputuskan langkah-langkah yang diambil terkait dugaan penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh salah satu partai. Dari rapat pleno ini akan muncul keputusan yang berbeda, Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

JIka mengacu pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 8 tahun 2018, jika MS maka dibagi menjadi dua yakni pelanggaran administratif atau pidana. Jika terjadi pelanggaran administratif, maka Bawaslu Kota akan menggelar sidang administratif di Kantor Bawaslu Kota Surabaya. Waktunya selama 14 hari.

Sedangkan jika terdapat unsur pidana maka Gakkumdu akan melakukan penyidikan dengan waktu 16 hari. “Pleno itu menentukan MS atau TMS. Tentunya setelah batas waktu laporan ini selesai. Hari ini adalah batas terakhir penyerahan bukti dan saksi. Kami harus segera meminta kelengkapan syarat formil maupun materiil terkait dengan laporan juga didukung dengan bukti-bukti yang menguatkan serta saksi-saksi. Artinya, itu pun juga batas akhir ini kita tunggu sampai hari Rabu. Kalaupun toh tidak memenuhi unsur syarat formil, monggo melakukan laporan kembali,” pungkasnya. (tok/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar