Politik Pemerintahan

Bupati Sampang Kebanjiran Rekomendasi dari Panja LHP BPK RI

Sampang (beritajatim.com) – Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP BPK RI) TA 2018, Panitia Kerja (Panja) I dan II DPRD Kabupaten Sampang melayangkan delapan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Faqih Anis Fuadi juru bicara Panja I menuturkan bahwa ada tiga rekomendasi hasil LHP BPK RI, pertama temuan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tim audit BPK, agar Bupati Sampang menindaklanjuti segala bentuk kerugian negara dan disertakan klarifikasi kurun waktu dalam 60 hari sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2010.

Kedua meminta agar Bupati Sampang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dapat menyajikan nilai aset dalam neraca aset sesuai dengan standard akuntansi berbasis aktual. Serta Bupati Sampang merekomendasikan kepada OPD penghasil PAD untuk mengusulkan perubahan delapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dan mengusulkan kembali perda tentang penambahan penyertaan modal terhadap PT. Geliat Sampang Mandiri (GSM) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propamperda) tahun 2019.

Sementara itu Syamsuddin juru bicara Panja II DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi salah satunya ada temuan BPK tentang kelemahan sistem pengendalian internal dalam menyusun laporan keuangan, antara lain pengelolaan investasi permanen dan aset tetap di Kabupaten Sampang kurang memadai.

“Kami harap Bupati Sampang segera melakukan pemanggilan terhadap dinas yang bersangkutan untuk dilakukan penyelesaian terhadap hasil audit BPK itu,” ujarnya, Senin (1/7/2019).

Ditempat yang sama, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan bahwa akan segera melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait rekomendasi panja tersebut.

“Yang jelas ini menjadi bahan evaluasi dan koreksi atas kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kejaksaan untuk bersama-sama melakukan koordinasi atas hasil audit BPK di Kabupaten Sampang,” tandasnya. [sar/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar