Politik Pemerintahan

Bupati Lumajang Ber-Ikhtiyar Jalankan Pemerintahan Tidak Koruptif

Ketua KPK, Agus Raharjo dan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq di Pendopo Arya Wiraraja.

Lumajang (beritajatim.com) – Pemkab Lumajang akan terus berikhtiyar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Hal itu, disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML, pada acara pembukaan Roadshow Bus KPK 2019 dan Klinik Konsultasi “Kades Lawas”, kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur, di Pendopo Arya Wiraraja, Selasa (03/09/2019).

Cak Thoriq, sapaan akrab orang nomer satu di Lumajang mengaku bersyukur, Pemkab Lumajang didampingi langsung oleh tim KPK RI, dalam proses penyelanggaraan pemerintahan. Lumajang akan terus berikhtiar dalam melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, supaya terhindar dari pelanggaran atau perilaku yang menyalahi aturan dan tindakan koruptif. Terutama, dalam hal pengelolaan keuangan. “Perencanaan yang kami lakukan, adalah tidak lagi mempertemukan antara uang-orang-uang.” ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan, akan lebih transparan dalam pengelolaan perijinan dan pengelolaan keuangan. Pemkab Lumajang sedang mempersiapkan “Smart City,” yakni tata kelola “by System” terhadap pajak dan retribusi.

Menurut Cak Thoriq, Kabupaten Lumajang memiliki sumber daya alam pasir sebagai komoditi utamanya, seharusnya mempunyai pendapatan daerah yang optimal. Namun, ia mengaku, pemungutan pajak dari pasir belum menggunakan sistem atau tata kelola yang terukur. “Potensinya banyak. Jika optimal, kami bisa mencapai 50 hingga 80 Milyar. Kami akan melakukan langkah dan perbaikan, supaya menemukan titik temu yang sesuai aturan, terhadap pajak yang kami pungut,” jelasnya.

Di sisi lain, Bupati berharap, agar inspektorat Provinsi Jawa Timur, turut serta dalam mengawasi dan mengawal aliran dana desa, melalui program Klinik Konsultasi “Kades Lawas” (Kawal Desa Melalui Pengawasan). Ketua KPK RI, Ir. Agus Rahardjo, menjelaskan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pengadaan, menduduki kasus nomor 2, setelah kasus OTT suap. “Saya berharap, tidak ditemukan kasus OTT di Lumajang.” ujarnya.

Ia menghimbau, agar pihak inspektorat melaporkan kepada KPK, apabila menemukan tindak korupsi maupun suap. “Tugas kami adalah pencegahan dan penindakan korupsi serta, monitoring terhadap kebijakan pemerintah,” pungkasnya. (adv/har)

Apa Reaksi Anda?

Komentar