Politik Pemerintahan

Bupati Faida Tarik 8 PNS, Ini Reaksi KPU RI

Ilham Saputra (batik kelabu) bersama para komisioner KPU Jember.

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menarik penempatan delapan pegawai negeri sipil dari Komisi Pemilihan Umum setempat, tepat menjelang dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah. Mereka terdiri atas satu sekretaris, tiga kepala sub bagian, dan empat staf.

“Ini memang salah satu kendala kami sebagai penyelenggara pemilu, karena kami belum punya pegawai (aparatur sipil negara) organik yang pangkatnya mencapai (pangkat) kepala sub bagian (yang ditarik),” kata Ilham Saputra, salah satu komisioner KPU RI setelah acara seminar pemilu yang digelar Bawaslu Jatim di Jember, Kamis (17/10/2019).

Menurut Ilham, pemerintah daerah bisa menarik karyawan-karyawan yang diperbantukan di KPU Jember ini sewaktu-waktu. “Dalam pilkada, ini selalu terjadi (di beberapa daerah),” katanya.

KPU mulai menjadi satuan kerja pada 2008 dan saat itu persebaran pegawai negeri sipil tidak merata. “Jember mungkin kurang. Nanti kami akan cari solusinya dengan menempatkan orang-orang organik dari (KPU) Jawa Timur atau KPU RI untuk menempati posisi-posisi (yang ditinggalkan) itu,” kata Ilham.

Ada kemungkinan pula KPU RI akan menempatkan pegawai-pegawai organik dari daerah lain yang tidak sedang menyelenggarakan pilkada. “Mereka sudah menjadi organik kami, sehingga bisa memerintahkan mereka untuk mengisinya,” kata Ilham.

Sebagaimana diberitakan, Bupati Faida melayangkan surat kepada Sekretaris Jenderal KPU RI tertanggal 13 September 2019 untu menarik PNS di KPU Jember karena kekurangan pegawai. Delapan pegawai yang ditarik itu adalah

1. Hadi Susilo (Sekretaris KPU Jember)
2. Sutoko (Kepala Sub Bagian Umum KPU)
3. Siti Nur Indah (Kepala Sub Bagian Hukum KPU)
4. Rohimin (Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas KPU)
5. Yosi Alamsyah (staf)
6. Tamin Hariyanto (staf)
7. Candra Purnama (staf)
8. Eny Suryanti (staf)

Menurut komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi, jumlah pegawai di lembaganya sangat terbatas. Pegawai PNS semuanya sekitar 16 orang. Kalau ditarik semua ya tinggal delapan orang saja, katanya.

“Ini kan menjelang pilkada, bagaimana orang mau bekerja. Kepala sub bagian kan ujung tombak untuk menjalankan tahapan-tahapan. Kasubag Teknis sudah harus melakukan pelatihan-pelatihan kepada petugas kami. Sosialisasi harus dilakukan dari awal. Keuangan juga demikian, untuk tender dan segala macam. Oleh karenanya kami segera mencari solusi dengan mengisi posisi orang-orang yang ditarik tadi,” kata Ilham. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar