Politik Pemerintahan

Bupati Akui IPM Pamekasan Masih Rendah

Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengungkapkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di daerah yang dipimpinnya, masih tergolong rendah dibanding daerah lain di Jawa Timur.

Bahkan IPM di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam, berada di urutan keenam dari bawah dari seluruh daerah tingkat II Jawa Timur. “Dengan kondisi ini, kami bertekad membuat program kerja strategis dan terencana. Sehingga membuahkan hasil maksimal untuk pembangunan kedepan,” kata Badrut Tamam, Senin (7/1/2019).

“Berdasar data yang kami miliki, jumlah keluarga kurang mampu di kabupaten Pamekasan¬† terbilang masih cukup tinggi, yakni mencapai angka sebanyak 135 ribu orang,” sambung bupati yang akrab disapa Ra Badrut.

Dari itu pihaknya bakal menerapkan teknik reaksi strategis dalam mengatasi masalah kemiskinan. “Membutuhkan kecermatan dan kematangan dalam mengatasi persoalan ini, bukan memakai teknik reaksi cepat tapi kita akan menerapkan teknik reaksi strategis. Sehingga sasaran program lebih efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Langkah strategis tersebut berupa beberapa tahapan yang harus dijadikan pertimbangan secara menyeluruh, mulai dari pemetaan, perencanaan, pembuatan program serta realisasi program. “Terkait masalah tahapan, nanti bisa dilakukan mulai dari hulu ke hilir,” imbuhnya.

Program strategis bisa berupa pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. “Warga kurang mampu tidak baik kalau hanya diberi uang, itu tidak cocok. Seharusnya dilakukan bimbingan agar mereka berusaha dan berikhtiar melalui program yang kita gagas, sehingga dengan sendirinya mereka akan bangkit dan mandiri,” jelasnya.

Gagasan 10 ribu pengusaha baru dinilai sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan secara bertahap selama lima tahun kedepan. “Jadi program 10 ribu pengusaha baru bakal menjadi solusi konkrit dalam pengentasan kemiskinan di Pamekasan, pengusaha bisa dibangkitkan dari desa sesuai dengan potensi masing-masing,” tegasnya.

“Juga ada gagasan program pemberdayaan lain, salah satunya setiap toko modern atau pusat perbelanjaan di Pamekasan, nanti diwajibkan menyediakan minimal 25 persen barang dagangan produk unggulan hasil produksi masyarakat atau usaha kecil menengah yang ada di Pamekasan,” pungkasnya. [pin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar