Politik Pemerintahan

BPK: Laporan Keuangan Pemkab Jember 2018 Lebih Buruk daripada 2017

Wabup Jember Abdul Muqit Arief

Jember (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur menilai penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember pada tahun anggaran 2018 lebih buruk daripada tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya Pemkab Jember mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kali ini mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemkab Jember tak sendirian, karena ada Pemerintah Kota Pasuruan yang mengalami penurunan opini dari WTP menjadi WDP.

Dalam siaran persnya, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPD di dua daerah tersebut. Sembilan kelemahan itu adalah:

1. Penatausahaan aset tetap belum tertib
2. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tidak tepat
3. Penyajian saldo aset tidak berwujud dan aset lain-lain belum memadai.
4. Pemanfaatan aset tanah tanpa pengenaan sewa
5. Kekurangan volume atas paket pekerjaan belanja modal.
6. Realisasi belanja daerah atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan gratis (PPG) tidak dilakukan secara memadai.
7. realisasi belanja yang menggunakan SP2D LS tidak tepat.
8. Penatausahaan persediaan belum tertib.
9. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Wakil Bupati Abdul Muqit Arief berterima kasih kepada BPK yang telah mengevaluasi dan mengawasi kinerja keuangan Pemkab Jember. “Tentunya sekecil apapun informasi yang ditemukan dan disampaikan kepada kami, pasti sangat bermanfaat dalam rangka membenahi hal-hal yang harus kami benahi ke depan. Kami sampaikan ke BPK semoga tahun yang akan datang kami bisa WTP,” katanya, Jumat (24/5/2019). Tanpa pengawasan BPK, pihaknya tidak tahu titik lemah laporan keuangan pemerintah daerah. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar