Politik Pemerintahan

BPK Beri Waktu 60 Hari kepada Pemkab Jember

Wabup Jember Abdul Muqit Arief

Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief mengatakan, ada sejumlah rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang harus ditindaklanjuti.

“Kami diberi waktu 60 hari, termasuk yang jadi perhatian itu adanya beberapa pembangunan fisik yang molor. pendataan aset juga jadi perhatian. Kami diminta melakukan langkah-langkah pembenahan. Tapi yang jelas sekarang (Pemkab Jember mendapat opini) Wajar Dengan Pengecualian, turun. Kalau sebelumnya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” kata Muqit, Jumat (24/5/2019).

“Kalau tidak salah ada tiga item (rekomendasi). Kalau tidak salah yang jadi perhatian antara lain (anggaran kegiatan) di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dr. Soebandi. Satunya lagi saya lupa. Ada dana yang harus dikembalikan. Saya tidak hapal berapa jumlahnya,” kata Muqit.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo membenarkan, ada beberapa catatan dari BPK yang harus segera diselesaikan. “Ada beberapa hal yang membutuhkan sinergi. Mungkin dengan adanya ini eksekutif dan legislasi bisa bersinergi untuk pembangunan Kabupaten Jember. Saran dari BPK juga demikian,” katanya.

Semua temuan BPK itu nantinya akan dibahas di DPRD Jember. “Yang jelas kami tak bisa menyalahkan salah satu pihak. Yang harus dipahami Kami adalah mitra yang memiliki chemistry, antara eksekutif dan legislatif. Kami harus membangun kembali sinergi,” kata Ardi. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar