Politik Pemerintahan

Debat Pilpres ke 4, Bambang Haryo: Prabowo Lebih Kuasai Permasalahan

Sidoarjo (beritajatim.com) – Debat calon presiden ke 4 membawa kesan tersendiri bagi partai pengusung. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai lebih unggul dan menguasai permasalahan dibanding Capres Joko Widodo.

Seperti diungkapkan Politisi Senayan dari Partai Gerindra Bambang Haryo Sukartono (BHS) politisi Partai Gerindra. Pasca debat kemarin, bisa berpengaruh terhadap elektabilitas calon. Kualitas calon terlihat dalam debat itu, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya dalam Pilpres nanti.

“Pasti masyarakat terkesan dengan jawaban dan penjelasan Pak Prabowo dalam memimpin negara. Pak Prabowo jauh lebih unggul dalam debat itu,” kata Bambang Haryo di Roemah Djoeang Jalan Diponegoro Sidoarjo, Minggu (31/3/2019).

BHS menilai jawaban-jawaban dari Prabowo terlihat menguasai persoalan. Sementara Jokowi terkesan disetir. Selain itu, sambung dia, juga ada beberapa pandangan lain darinya yang menjadi alasan dia menilai Prabowo jauh lebih unggul dalam debat tersebut.

“Dari televisi itu, masyarakat bisa membedakan dan akan menentukan pilihan pada Capres 02,” paparnya menambahkan.

Terkait materi debat, BHS juga turut menyoroti beberapa hal dalam pemerintahan Jokowi. Termasuk tentang layanan pertahanan negara, pemerintahan, dan sebagainya.

“Dalam hal pertahanan negara, anggaran yang ada terlihat sangat kecil. Belum lagi, selama ini ada sejumlah bandara yang dikelola pihak asing yang menurut kami sangat bahaya,” sebut anggota Komisi V DPR RI itu.

Dia menyoroti bandara-bandara yang dikelola oleh pihak asing, padahal bandara merupakan obyek vital negara. Belum lagi transportasi yang juga ada dikelola asing dari hulu sampai hilir.

“Anggaran pertahanan negara yang hanya Rp 107 triliun atau sekitar 3-5 persen dari total APBN. Itu disebut kecil karena di negara lain ada yang mencapai 20 persen dari total APBN,” tegasnya.

Dalam urusan pemerintahan, BHS
turut menyoroti pelayanan publik yang ada. Keberadaan mal layanan publik mislanya, disebut dia sudah bagus sistemnya, tapi sayang SDM yang menangani masih banyak main-main sehingga layanan belum maksimal.

“Katanya mal layanan publik hanya butuh hitungan jam pelayanannya. Tapi nyatanya, banyak investor dalam dan luar negeri butuh waktu sampai berbulan-bulan untuk mengurus izin,” ungkap Caleg DPRI No 1 Dapil Jatim (Surabaya-Sidoarjo) itu. (isa/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar