Politik Pemerintahan

Berkas Tukar Guling Tanah di Bire Tengah Tersimpan Rapi

H Abdus suami ahli waris beberkan data tukar guling tanah pecaton

Sampang (beritajatim.com) – Laporan Kepala desa (Kades) Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Martuli kepada polisi terhadap Mustofa mantan Penjabat (Pj) Kades, atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam proses tukar guling tanah percaton dengan tanah warga, mendapat tanggapan dari pihak keluarga Haryani Mulyawati selaku hak waris.

H. Abdus Syakur, suami Haryani Mulyawati mengatakan, pelaporan tersebut tidak tepat. Pasalnya, proses tukar guling tanah sudah terjadi sejak 1964. Dirinya menceritakan, kala itu tanah miliknya dibutuhkan desa untuk dijadikan sebagai lapangan kerapan sapi.

Sehingga, dilakukan proses tukar guling dengan tanah percaton. Proses tukar guling dilakukan melalui rapat desa dengan disaksikan camat dan ditandatangani bupati. Sejak saat itu, status tanah hak milik Mitoek Moh. Hadai berubah menjadi tanah percaton. Sedangkan, tanah percaton menjadi hak milik.

Proses tukar guling tanah dilakukan pada 26 Juni 1964. Hingga saat ini pihaknya masih menyimpan berkas kesepakatan tukar guling tersebut. “Jadi tidak tepat kalau yang dilaporkan itu pak Mustofa. Karena saat itu pak Mustofa hanya menerima berkas penguat hak milik dari ahli waris,” terangnya, Sabtu (12/10/2019).

Namun, pada 2016 tanah hak milik diduga diserobot dan dikuasi oknum desa. Sehingga, pada 2017 tanah itu disengketakan dan diproses di Pengadilan Negeri (PN) Sampang. Saat itu majelis hakim sudah mengeluarkan surat putusan atas perkara tersebut.

Putusan pengadilan menyatakan bahwa tanah yang disengketakan itu milik Haryani Mulyawati selaku ahli waris Mitoek Moh. Hadai. Tapi diakui tanah tersebut belum disertifikat. Meski begitu, pihaknya memegang seluruh dokumen resmi atas kepemilikan tanah seperti leter C, surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), dan dokumen lainnya.

“Karena dikuasi dengan tanpa ada izin, kami langsung lapor ke polisi, setelah dilakukan penyelidikan ternyata status tanah itu sudah berubah menjadi tanah percaton,” ungkapnya.

Ditanya upaya jalur hukum yang akan ditempuh, pria yang akrab disapa H. Abdus itu sudah memasrahkan sepenuhnya persoalan itu kepada penyidik Polres Sampang. Sejumlah bukti berupa surat hak kepemilikan tanah sudah diserahkan kepada penyidik. “Kami berharap kasus sengketa ini bisa segera selesai,” ujarnya.

Sekedar diketahui, Mustofa, mantan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah era 2004, dilaporkan oleh Martuli ke Kepolisian Resor (Polres) Sampang, lantaran diduga memberikan keterangan palsu dokumen tanah negara di Desa Bira Tengah beberapa hari kemarin.

Martuli yang merupakan Kepala Desa Bira Tengah menceritakan bahwa Mustofa pada saat menjabat sebagai Pjs Kades Bira Tengah dengan sengaja melakukan tukar guling tanah kas desa, padahal pada saat itu Mustofa hanya ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan kepala Desa di Bira Tengah.

Kuasa Hukum Martuli, Ahmad Rifai mengatakan, apa yang telah diperbuat Mustofa telah melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenaranya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

“Jika terbukti melakukan keterangan palsu dan menimbulkan kerugian, Mustofa dapat diancam dengan pidana,” pungkasnya. [sar/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar