Politik Pemerintahan

Berdasarkan Aturan, Begini Tata Cara Pemilihan Ketua DPC di PDIP

Surabaya (beritajatim.com) – DPP PDI Perjuangan menugaskan Adi Sutarwijono untuk memimpin DPC PDIP Kota Surabaya selama lima tahun ke depan, menggantikan Whisnu Sakti Buana yang telah sukses memimpin DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya selama 10 tahun sejak 2010.

Keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu yang dibacakan dalam arena Konferensi Cabang (Konfercab) ini lantas menuai polemik. Permasalahan muncul karena nama yang keluar berbeda dengan hasil rekomendasi melalui Musyawarah Cabang di tingkat Kota Surabaya.

Lantas, secara aturan, bagaimana sesungguhnya tata cara pemilihan Ketua DPC di PDIP? Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya dibawah kepengurusan Whisnu Sakti, Anugrah Ariyadi, menjelaskan kepada beritajatim.com.

Menurut Anugrah, tata cara pemilihan Ketua DPC tertuang dalam PP No. 28 Tahun 2019 yang dikeluarkan DPP PDIP saat Rakernas. “Pemilihan diawali dengan Musyawarah Cabang yang diikuti seluruh PAC. Nama yang muncul itu kemudian dibawa ke DPP untuk kemudian dipertimbangkan,” ujarnya.

Di sisi lain, pria yang pernah menjadi Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi itu juga memaparkan jika peraturan yang sama turut mengatur tentang DPC Berkategori Baik. “Untuk DPC Berkategori Baik, pada saat Rakernas ditegaskan agar tidak diganti struktural kepemimpinannya. Itu semua sudah tercantum dalam peraturan yang ditetapkan DPP,” tegas Anugrah.

Terkait dengan masa jabatan Ketua DPC, pria yang juga pernah menjadi Ketua Badan Bantuan Hukum DPC PDIP Surabaya ini, menjelaskan jika berdasarkan AD/ART partai tidak ada aturan yang mengikat. “Tidak ada batasan harus hanya dua periode saja atau bagaimana,” tuturnya.

Terkait polemik yang terjadi di Surabaya, Anugrah mengungkapkan jika hal itu didasari beberapa hal. “Pertama, melalui Muscab, itu hanya muncul satu rekomendasi nama. Hanya Mas Whisnu Sakti Buana. Kenapa itu bisa berbeda yang keluar namanya,” cetus anggota DPRD Surabaya ini.

“Kedua, DPC Surabaya ini masuk DPC Berkategori Baik. Seharusnya, tidak ada perubahan struktural kalau berdasarkan aturan DPP. Indikator baik itu pun juga dari DPP,” bebernya lebih lanjut.

Sebagai informasi, saat ini konfercab DPC PDIP Surabaya masih berstatus deadlock karena adanya surat keberatan dari 31 PAC DPC PDIP Kota Surabaya. Pimpinan rapat memutuskan menskors sementara sembari menunggu Ketua Umum PDIP mengurai masalah yang ada. [ifw/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar