Politik Pemerintahan

Belum Ada Titik Temu Soal Anggaran Pilbup Malang 2020

Malang (beritajatim.com) – Berapa biaya Pemilihan Bupati Malang tahun 2020 mendatang, sejauh ini belum ada ditentukan. Pasalnya, tidak adanya titik temu antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi, berharap nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020, segera terlesaikan. Apabila hingga tanggal 14 Oktober 2019 nanti belum juga ada MoU antara TAPD dengan penyelenggara pemilu, Kemendagri akan menjatuhkan sanksi.

“Kemendagri memberi batas waktu sampai tanggal 14 Oktober agar segera menyelesaikan masalah kesepakatan anggaran Pilkada 2020. Karena kalau belum juga ada penandatanganan, Kemendagri akan memberikan sanksi untuk tiga lembaga. Yakni TAPD, Bawaslu serta KPU,” terang M Wahyudi, Rabu (9/10/2019).

Kata Wahyudi, terkait NPHD Bawaslu Kabupaten Malang belum ada kata sepakat dengan TAPD. Sekalipun sebelumnya sudah dimediasi oleh Kemendagri, tetapi untuk pembahasan anggaran Pilkada, sampai hari ini belum ada titik temu.

“Di Jawa Timur ada empat daerah yang dipanggil Kemendagri karena belum ada kesepakatan soal NPHD. Yakni Surabaya, Gresik, Jember dan Kabupaten Malang. Namun setelah dimediasi Kemendagri, tiga daerah lain sudah clear. Hanya Kabupaten Malang saja yang belum,” tegasnya.

Menurut Wahyudi, pihaknya selaku Bawaslu tetap meminta anggaran Pilkada Kabupaten tahun 2020 sebesar Rp 28,6 miliar. Anggaran yang diajukan tersebut, sudah sangat rasional, efisien dan efektif dari jumlah yang diajukan sebelumnya sebesar Rp 32 miliar.

Besaran anggaran tersebut, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Bawaslu. Selain digunakan untuk membayar honor petugas pengawas mulai dari tingkat kecamatan, desa dan TPS, juga untuk operasional serta sosialisasi. Hanya saja, TAPD hanya mampu memberikan anggaran senilai Rp 20 miliar.

“Kami tetap pada pendirian yakni meminta anggaran sebesar Rp 28,6 miliar,” terangnya.

“Jangan sampai masalah anggaran ini, justru membelenggu Bawaslu dalam menjalankan pengawasan nantinya,” ujar Wahyudi.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, memastika pihaknya belum sepakat terkait NPHD. Pasalnya, anggaran yang ditawarkan oleh TAPD, tidak sesuai dengan pengajuan anggaran yang dibutuhkan.

“Kami juga tetap pada pendirian. KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 93 miliar. Sementara, TAPD hanya menawarkan Rp 70 miliar,” Anis mengakhiri. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar