Politik Pemerintahan

Begini Cara Pemkab Malang Atasi Stunting

Malang (beritajatim.com) – Permasalahan stunting masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Malang. Jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Malang pun saling berbagi peran mengatasi permasalahan itu.

Seperti yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) dan Dinas Ketahanan Pangan. DPKPCK fokus menangani stunting melalui sanitasi, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan lewat nutrisi.

Data DPKPCK saat ini, program sanitasi sudah berjalan dan mencapai angka 80 persen. Tahun ini, anggaran sebesar Rp 7 miliar digelontorkan untuk program tersebut.

“Merubah mindset dan kebiasaan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun itu yang butuh perjuangan keras,” ujar Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, Sabtu (13/4/2019).

Selain sanitasi, program lain yang diupayakan DPKPCK yaitu meningkatkan indeks open defecation free (ODF). Tahun lalu, indeks ODF itu mencapai 82 persen. Sementara tahun ini, indeks ODF ditargetkan mencapai angka 90 persen.

Berbeda dengan DPKPCK, Dinas Ketahanan Pangan memiliki kiat tersendiri sesuai bidangnya dalam mengurangi stunting. Hasil analisa Dinas Ketahanan Pangan, ada sejumlah hal yang mempengaruhi terjadinya stunting.

“Paling dominan disebabkan karena kurangnya konsumsi sumber omega 3. Seperti ikan-ikanan dan sumber protein nabati maupun hewani,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, M Nasri Abdul Wahid.

Menangani masalah itu, Dinas Ketahanan Pangan pun menyiapkan beberapa strategi. Seperti ikut serta memantau kondisi ibu hamil.

“Bisa kami intervensi sejak 1.000 hari pertama kehidupan janin. Jadi, asupan nutrisi untuk ibu hamil kami pantau agar anak tersebut tidak sampai memiliki potensi menjadi stunting,” pungkasnya. [yog/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar