Politik Pemerintahan

Bawaslu: Pilbup Kediri 2020 Masuk Kategori Kerawanan Sedang

Kediri (beritajatim.com) – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri kurang tujuh bulan lagi, yakni digelar pada 23 September 2020. Namun, saat ini Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan pemetaan tingkat kerawanannya. Dari rilis bawaslu, Kabupaten Kediri masuk dalam kategori rawan sedang dan berada di urutan ketiga tingkat Jawa Timur, setelah Lamongan dan Mojokerto.

Ali Mashudi, Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri dari divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga mengungkapkan, ada empat dimensi kerawanan yang dipetakan. Dari peta tersebut, paling rawan adalah partisipasi politik dengan skor 72,50. Tingginya kerawanan dimensi partisipasi politik dapat terlihat dari beberapa data historis pilkada sebelumnya di Kabupaten Kediri.

“Kita berada pada posisi rawan sedang di level 4. Artinya hampir mendekati tinggi. Tetapi itu memang skor tertingginya terkait kerawanan partisipasi politik. Mengukurnya lewat Pilkada yang sudah-sudah, 2018, 2015 dan 2010,” jelas Ali Mashudi, Jumat (28/2/2020).

Pada Pemilukada 2010, tingkat partisipasi pemilih hanya 63,3 persen. Sementara di Pilkada 2015 partisipasi pemilih jutru turun menjadi 60,1 persen. Tidak hanya partisipasi pemilih, partisipasi partai dalam mengusung calon di Pilkada 2010 juga dirasa minim. Dari partisipasi partai dalam mengusung calon di Pilkada 2010 hanya tiga pasangan calon dan Pilkada 2015 turun menjadi dua pasangan calon.

Dari partisipasi parpol dalam mengusung calon juga rendah, di Pilkada 2010 hanya tiga paslon. Sedangkan pada 2015 dua paslon. Minimnya jumlah Paslon yang diusung oleh partai nantinya bisa mempengaruhi turunnya partisipasi pemilih. Bahkan tidak hanya itu, dimungkinkan juga bisa berpengaruh pada tingkat surat suara yang tidak sah.

“Dari hasil evaluasi Nasional, tidak hanya dalam konteks kecilnya jumlah Paslon yang ikut kontestasi dalam Pilkada, tidak hanya berpengaruh terhadap kehadiran pemilih tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat surat suara yang tidak sah Jadi seperti itu, ini analisa secara nasional,” imbuh mantan aktivis NGO (Non Goverment Organonisation) ini.

Dalam Indeks kerawanan Pilkada, Bawaslu menyebut terdapat isu strategis yang menjadi prioritas dalam pengawasan Pilkada. Antara lain, keberpihakan aparatur pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi peserta masyarakat, Politik transaksional pasangan calon, tim kampanye dan tim sukses, penggunaan media sosial dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian serta penyusunan daftar pemilih yang tidak akurat.

“Ada empat itu, salah satunya terkait dengan keterlibatan aparat. Ini kita lagi konsen, karena kita sudah punya rencana terkait ASN kita sudah melakukan imbauan. Bahkan kedepan ini kita juga berencana mendatangkan komisi ASN untuk kegiatan di Kabupaten Kediri,” tutupnya. [nm/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar