Politik Pemerintahan

Bawaslu: Money Politics? Terima Uangnya!

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur memberikan perhatian serius terhadap praktik politik uang atau money politics selama proses pemilu tahun ini. Warga diharapkan tidak takut melaporkan adanya praktik sogokan dalam penentuan suara.

“Di mana-mana sekarag rawan orang yang akan dijadikan obyek money politics dalam beragam bentuk. Komisi Pemilihan Umum sudah mengeluarkan surat keputusan, bahwa biaya transportasi boleh diberikan namun tidak dalam bentuk uang. Ada biaya makan minum, boleh diberikan, tapi tidak dalam bentuk uang. Boleh dalam bentuk lain,” kata Komisioner Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Timur Nur Elya Anggraini.

“Soal money politics ini, perlu peran serta masyarakat untuk bisa ikut melaporkan itu. Jadi ke mana-mana, kami berkampanye: terima uangnya, laporkan kejadiannya. Jadi menerima uang itu bukan untuk dibelanjakan, tapi sebagai barang bukti jika yang bersangkutan melapor,” kata Nur Elya.

Menurut Nur Elya, ada perbedaan penanganan laporan politik uang saat pemilihan kepala daerah dan pemilu saat ini. “Kalau pilkada, yang menerima dan yang memberi uang sama-sama kena, sehingga orang takut melapor. Tapi kalau di pemilu, yang kena adalah yang memberi saja,” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar