Politik Pemerintahan

Bawaslu Jatim Terima Puluhan Pengaduan Selama Pemilu

Muhammad Ikhwanuddin Alfianto

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur menerima puluhan laporan dan pengaduan selama pemilu 2019. Sebagian besar dilimpahkan kembali ke Bawaslu kabupaten dan kota untuk diselesaikan.

Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jatim Muhammad Ikhwanuddin Alfianto mengatakan, kurang lebih ada 40 laporan yang masuk. “Beberapa yang kami sidangkan adalah laporan dari Bojonegoro dan Jember. Sementara yang lain sebagian sudah ditindaklanjuti saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, karena laporan masuk sebelum atau pada saat rekap,” katanya.

Ikhwanuddin mencontohkan laporan dari Probolinggo dan Madura yang langsung dicek dan diselesaikan saat rekapitulasi tingkat provinsi. “Rata-rata pengaduannya terkait pergeseran suara. Kasusnya macam-macam. Kalau di Probolinggo, ada kesalahan input suara oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Kalau Bangkalan, (data suara DA1) milik pelapor yang berbeda dengan Bawaslu, KPU, dan beberapa saksi lain,” katanya.

“Ada beberapa yang sedang diproses dugaan pidananya. Ini sedang dalam kajian. Tiga kasus di Pamekasan dan satu kasus di Probolinggo. Ada lagi, tapi yang saya ingat itu,” kata Ikhwanuddin. Laporan Dugaan pidana langsung ditangani tim Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) tingkat kabupaten dan kota.

Jika ada pelanggaran etik yang terbukti dilakukan penyelenggara ad hoc pemilu, menurut Ikhwanuddin, sanksi bisa dijatuhkan oleh institusi tingkat kabupaten. “Kalau pelanggaran dilakukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) bisa dijatuhi sanksi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kalau Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), pengawas kelurahan dan desa, pengawas TPS bisa diproses Bawaslu kabupaten dan kota,” kata Ikhwanuddin.

Sejumlah petugas penyelenggara ad hoc pemilu di Jawa Timur sudah dikenai peringatan dan sanksi oleh penyelenggara pemilu tingkat kabupaten dan kota. “Ada Sidoarjo, Probolinggo, terkait etiknya sudah diberi sanksi,” kata Ikhwanuddin.

Pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu tingkat kabupaten dan kota ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kemarin Bawaslu Lamongan dan Surabaya sudah sidang. Masyarakat bisa laporan langsung ke DKPP,” kata Ikhwanuddin.

Ikhwanuddin mengatakan, pemilu adalah kompetisi dan semua pihak ingin menjadi pemenang. “Seperti main sepak bola, semua ada regulasinya. Cuma karena semua ingin menang, mungkin kadang ada yang melakukan tekling, pelanggaran, ada kartu kuning, ada kartu merah. Pemilu saya pikir juga tidak jauh beda. Bahwa pemilu ada pelanggaran iya, tapi pelanggaran itulah yang kami lakukan tindakan jika terbukti bersalah. Banyak yang sudah kami putuskan. Kami sebagai lembaga penegak hukum pemilu insya Allah memproses semua laporan yang masuk,” katanya.

Dalam pandangan Ikhwanuddin, jumlah laporan yang masuk ke Bawaslu Jatim masih wajar. “Bahwa orang tidak puas, ada pelanggaran, ada saluran, menyalurkan pelaporan pelanggaran itu diberi ruang, sehingga tidak diselesaikan dengan cara-cara anarkis, tapi secara konstitusional,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar