Politik Pemerintahan

Bawaslu Ingatkan Calon Jalur Perseorangan Tentang Netralitas dalam Pilkada

Ketua Bawaslu Ponorogo, Muhammad Saifulloh. (foto: Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Jalan terjal harus ditempuh bagi mereka yang akan maju pilkada 2020 di bumi reyog dari jalur perseorangan. Karena syarat yang harus dipenuhi yakni jumlah dukungan minimal 7,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) terakhir.

Jika DPT terakhir itu 752.336 orang, maka dari jalur perseorangan harus mengumpulkan dukungan minimal 56.426 bukti dukungan KTP-el. “Dukungannya pun juga harus tersebar di 11 dari 21 kecamatan yang ada di Ponorogo,” kata Ketua Bawaslu Ponorogo, Muhammad Saifulloh, Kamis (23/1/2020).

Selain itu, yang maju dalam jalur perseorangan ini, juga harus hati-hati dalam mencari dukungan dari masyarakat. Jangan sampai saking semangatnya mencari dukungan, ada hal-hal yang diabaikan. Salah satu yang diperhatikan yakni tentang aturan netralitas dalam pilkada. “TNI, Polri, PNS, penyelenggara pemilu serta kepala desa dan perangkatnya itu netral,” katanya.

Dukungan mereka haram bagi para calon dari jalur perseorangan. Jika ditemui dukungan dari kalangan netral itu, KPU harus melakukan verifikasi faktual di lapangan. Sehingga bisa memastikan pihak yang netral itu tidak ikut mendukung. Jika didapati pelanggaran netralitas itu, maka dukungan itu tidak sah. “Ya harus dilakukan perbaikan, Bawaslu akan tetap mengawal, bahkan juga ikut lakukan verifikasi faktual,” pungkasnya.(end/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar