Politik Pemerintahan

Sistem Pemerintah Tertutup

Banyak Celah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Indikasi sistem pemerintahan yang tertutup membuka celah praktik korupsi yang lebih besar. Salah satu sektor yang menjadi lahan basah tindak pidana korupsi yakni pengadaan barang dan jasa. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk lebih terbuka dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar Rp4,6 Triliun.

“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, harus membuka dokumen kontrak terhadap pengadaan barang dan jasa,” kata Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Lais Abid, disela acara workshop Peningkatan Kapasitas Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Hotel Aston, yang digelar mulai Selasa – Kamis (18-20/6/2019).

Potensi indikasi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut bisa diawasi oleh masyarakat sipil baik saat tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia dan saat pelaksanaan. “Potensi korupsi ini juga bisa berkaitan dengan aspek lain, seperti afiliasi politik maupun keluarga. Mungkin dengan memelototi itu terus masyarakat bisa mengungkap jika ada indikasi korupsinya,” ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten Bojonegoro pernah diakui sebagai daerah dengan keterbukaan informasi publik atau Open Government Partnership (OGP) melalui kebijakan pemerintah sebelumnya berupa sistem open dokumen kontrak. Lais mengatakan, yang masih menjadi kendala sampai saat ini, program pemerintah biasanya akan berubah sesuai dengan program pemimpin yang baru.

“Kalau sekarang kran informasi justru tertutup, maka dikatakan ironis. Seharusnya Kepala Daerah yang baru bisa meneruskan program yang baik untuk kemaslahatan, bahkan lebih ditingkatkan lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Mita Astari dalam pemaparannya berkata, sedikitnya ada delapan dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi ada tidaknya pidana dalam suatu proyek. Pertama, yakni dokumen kerangka acuan kerja (KAK).

“Dokumen tersebut memuat latar belakang, nama pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis,” ujarnya.

Kedua, dokumen riwayat harga perkiraan sementara juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya suatu pengadaan. Dokumen tersebut bisa mengungkap sumber informasi yang digunakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS. “Akan tetapi, HPS ini tidak bisa menjadi tolak ukur adanya penyimpangan,” lanjutnya.

Setelah itu, ada Standard Bidding Document (SBD) yang dikeluarkan LKPP. Dokumen itu memuat data kualifikasi pengadaan. Berikutnya, ada surat penawaran peserta lelang, dokumen kerja kelompok kerja unit layanan pengadaan, hingga berita acara penetapan pemenang tender. Setelah itu, baru dibuat kontrak kerja dengan pemenang lelang.

“Kontrak pengadaan juga harus dibuka agar publik bisa membandingkan harga kontrak dengan harga pasar. Sebab, seringkali terjadi harga kontrak jauh melebihi harga pasar. Masyarakat juga bisa mencari tahu sendiri apakah dalam pengerjaan suatu proyek terdapat dugaan penyimpangan,” pungkasnya. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar