Politik Pemerintahan

Bambang DH Ungkap Modus Politik Uang Didanai Botoh

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan, Bambang DH mengimbau masyarakat Indonesia untuk mewaspadai politik uang.

Bersamaan dengan masa tenang menjelang coblosan Pemilu 2019 serentak, Rabu (17/4/2019), jangan sampai dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan politik uang.

“Politik uang bukan saja mencederai demokrasi di Tanah Air yang terus tumbuh dan semakin dewasa. Lebih dari itu, politik uang bisa lebih menurunkan derajat demokrasi dan kualitas demokrasi,” tegasnya.

Walikota Surabaya periode 2002-2010 ini merinci modus-modus politik uang yang sering menjadi bahasan dalam masyarakat. Misalkan di wilayah satu Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) ada warga secara perseorangan dan bahkan kelompok kecil door to door menghimpun fotokopian Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selanjutnya, data KTP yang ada itu direkap, untuk selanjutnya diajukan ke penyandang dana. Uang akan turun H-1 atau H+1 coblosan.

“Penyandang dana ini bisa oknum caleg, bisa investor yang mendanai caleg dengan komitmen tertentu setelah ‘jagonya’ terpilih atau bisa juga yang mendanai ini botoh atau petaruh atau penjudi. Kan bahaya, kan celaka nantinya apabila demokrasi di negara kita menjadi obyek taruhan,” ungkap Bambang DH yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 (YPTA) sebagai pengelola Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Politeknik Untag, SMP dan SMA Untag ini.

Untuk itu, Bambang DH setuju dan telah mengikuti Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Lapangan Banteng, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019) lalu.

Bambang DH yang merupakan orang kepercayaan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mewakili DPP PDI Perjuangan. Sekadar diketahui, apel tersebut berdasar surat undangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor: 0806 / K.Bawaslu/PM.01.00/4/2019, tertanggal 9 April 2019, Perihal Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Bambang DH dengan latar belakang dosen juga memaparkan bahwa Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.

Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri.

Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah. Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan yang superketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya.

“Pada republik demokrasi diterapkan azas kesamaan dimana setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin dapat menjadi pemimpin apabila ia disukai oleh sebagian besar rakyat,” urainya.

Pemilu, kata Bambang DH, merupakan kontrak sosial antara rakyat pemilih dengan pemerintahan yang dipilih. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah Pemilu. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara.

“Politik itu merupakan cara suci untuk mencapai kekuasaan yang tujuannya memperjuangkan, mewujudkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, dan bukan sebatas untuk masyarakat pemilih mayoritas yang memenangi konstetasi politik itu sendiri. Kalau ada yang bilang politik itu jahat, politik menghalalkan segala cara, bahkan ada yang bilang politik itu busuk, itu hanya karena ulah oknum politisinya yang tidak bisa lagi berada pada rel politik santun, politik ketimuran, politik beretika,” tukasnya.

Terpisah, pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menegaskan, politik uang bukan hanya merusak tatanan politik demokrasi, namun juga merusak mental masyarakat. “Politik uang bisa muncul karena politikus maupun pemangku kepentingan politik yang abai akan tanggung jawab politiknya. Politisi juga memiliki tugas memberikan pendidikan politik, edukasi politik yang sehat dan bermartabat,” pungkasnya. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar