Politik Pemerintahan

Bambang DH: Sebelum Nyoblos, Teliti Jejak Rekam Capres dan Caleg

Surabaya (beritajatim.com) – Pemilu serentak dilaksanakan pada Rabu (17/4/2019). Masyarakat pemilih memiliki hak sepenuhnya menyalurkan hak pilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Tak dipungkiri dalam masyarakat masih terdengar kebingungan menentukan pilihan. Ini seiring banyaknya partai politik (parpol) yang linier dengan besarnya jumlah calon anggota legislatif (caleg).

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan, Bambang DH mengingatkan pentingnya masyarakat pemilih untuk lebih dulu memilah sebelum menjatuhkan pilihan. “Pilah dulu, baru pilih,” kata Bambang DH ditemui di BDH Center, Senin (15/4/2019).

Menurut dia, memilah, meneliti rekam jejak pasangan capres-cawapres serta caleg sangatlah penting. “Seperti apa track recordnya, seperti apa masa lalunya, apa yang sudah dilakukan untuk rakyat, apa yang sudah diperbuat, apa capaian kinerjanya, sebesar apa kapasitasnya dan teliti atau cari info hal-hal lainnya. Adakah komitmen atau kontrak politik dengan warga,” pesan Bambang DH.

Menurut Bambang DH, sebenarnya pada Pemilu 2019 ini masyarakat pemilih lebih dimudahkan. “Kenapa? Karena KPU telah menerbitkan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 yang membuat mantan narapidana tidak lagi bisa nyaleg,” katanya.

“Napi, terutama kasus korupsi merusak sendi-sendi demokrasi, norma hukum, norma sosial, norma agama, norma budaya Indonesia yang mengedepankan nilai ketimuran,” sambung Bambang DH yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 (YPTA) sebagai lembaga pengelola Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Politeknik Untag, SMA serta SMP Untag ini.

Era internet dan sosial media (sosmed), kata Bambang DH, membuat siapa saja mudah mencari informasi. Tak terkecuali pasangan capres-cawapres serta caleg. Tinggal melakukan browsing, klik selesai.

Politisi dengan latar belakang dosen ini mengingatkan bahwa pemilih akan selalu memiliki harapan-harapan pada capres-cawapres serta caleg yang akan dipilihnya. Ini sudah sewajarnya karena Pemilu merupakan kesempatan membangun kontrak sosial, kontrak politik antara calon dengan pemilih.

Sementara itu, pakar politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menegaskan pentingnya meneliti track record caleg. “Sebelum memilih, pelajari track record orang yang akan dipilih. Kenali orangnya dan pelajari visinya. Jangan asal memilih, pelajari kapasitasnya, asal-usulnya,” kata Suko.

Menurutnya, pemilih bisa menggunakan patokan sederhana sebelum memilih. Di antaranya, apakah calon yang akan dipilih pernah turun ke ruang publik (rakyat) yang memunculkan bangunan interaksi, dialetika dari pola komunikasi dari bersemu fisik.

Suko menilai arus informasi mengalami lompatan dengan adanya media cetak dan televisi, namun tetap saja interaksi wacana dan narasi lebih banyak terjadi pada real space. Karena komunikasi lewat media cetak, televisi lebih bersifat satu arah.

Dengan bertemu langsung rakyat, maka dalam konteks kepemiluan jauh lebih efektif. Turun ke bawah menyapa warga juga jauh lebih efektif dibanding pemanfaatan internet dan media sosial seiring revolusi teknologi informasi.

“Konstituen bisa menilai kandidat. Kalau hubungan konektivitas pemilih dengan orang yang berkesempatan dipilih itu rapuh, maka kandidat sulit mendapat tempat di hati rakyat, ” pungkasnya. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar