Politik Pemerintahan

Armuji: Anggota Dewan-PNS Tak Perlu Mundur Saat Maju Pilkada

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji berharap jika DPR RI masih memiliki waktu yang cukup untuk bisa melakukan yudisial review dan merevisi UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada.

“Sudah di DPR RI, sekarang tinggal menunggu saja. Keburu nggak melakukan itu. Kan kewenangan ada di mereka. Semoga keburu,” kata Armuji, Selasa (13/8/2019).

Melalui proses judicial review pada UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada, sosok Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) itu berharap ada perlakuan adil terhadap mereka yang ingin berkontestasi di Pilkada Serentak kelak.

“Ya setidaknya jika anggota DPR, DPRD, PNS, dan TNI/Polri maju Pilkada hanya bisa cuti. Bukannya mengundurkan diri, seperti saat incumbent kepala daerah maju dalam Pilkada yang harus cuti,”  tegas Armuji.

Sebagai informasi, jelang Pilwali Surabaya 2020, nama Armuji terus meroket di bursa calon suksesor Tri Rismaharini itu. Bahkan, dalam satu kesempatan, anggota DPRD Jatim terpilih itu yakin jika dirinya bakal diusung oleh PDIP.

Menariknya, pada kesempatan itu Armuji juga mengatakan jika saat ini di internal PDIP ada beberapa nama yang beredar di bursa Pilwali. Namun, beberapa waktu terakhir ada dua nama yang menyodok masuk.

Keduanya adalah Armuji dan Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi. ”Sudah ada beberapa nama lama. Tapi, yang baru ada dua. Awak dewe karo Eri,” katanya pada saat itu.[ifw/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar