Politik Pemerintahan

APBD Jember Tak Anggarkan Tambahan Personel Pengamanan Pilkades Serentak

M. Djamil

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember tak menyediakan anggaran untuk pertambahan jumlah personel kepolisian yang mengamankan 161 pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam APBD awal.

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jember Moh Djamil mengatakan, anggaran pengamanan sebenarnya melekat sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga. “Kalau pengamanan keseluruhan menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian,” katanya.

“Persoalannya, dari hasil kajian pihak kepolisian, diperlukan supporting dari jajaran kepolisian resor kabupaten tetangga. Otomatis konsekuensinya memunculkan tambahan pembiayaan, apakah terkait makam dan minum personel, mungkin uang lelah, lalu biaya transportasi, dan biaya akomodasi,” kata Djamil.

Ada asumsi satu titik pilkades diperkirakan membutuhkan pengamanan 50-100 personel. “Bergantung dari kesimpulan kami tentang kerawanan dan keamanan masing-masing titik lokasi,” kata Djamil. Analisis kerawanan dan keamanan ini diserahkan kepada Kepolisian Resor Jember.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jember Eko Heru Sunarso mengatakan, pengamanan adalah kebutuhan dasar. “Pengamanan ini kata kunci. Kemarin jadi pertanyaan, karena melibatkan jajaran samping. Pengamanan kita bebankan pada APBDes (APBD Desa), karena kabupaten tidak mem-back up,” katanya dalam rapat koordinasi dengan DPRD Jember beberapa waktu lalu.

“Kami tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa berfungsi, Satpol PP berfungsi, kepolisian berfungsi. Kalau ada desa yang rawan, jadi perhatian,” katanya.

Deteksi dini merupakan tugas Bakesbang dan kepolisian. “Minimal ada serap informasi,” kata Heru,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar