Politik Pemerintahan

Antisipasi Golput Massal, Bawaslu Sarankan Kampus Dirikan TPS

Malang (beritajatim.com) – Puluhan ribu mahasiswa di Kota Malang terancam golput administrasi pada Pemilu 2019. Di Universitas Brawijaya Malang ada 27.500 mahasiswa yang terancam gagal menyalurkan hak suaranya di kontestasi politik tersebut.

Sebanyak 27.500 mahasiswa itu 40 persen berasal dari wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), sedangkan 10 persen diantaranya, dari luar Jawa. Mereka terancam Golput administrasi karena pada saat pencoblosan 17 April 2019 mendatang bertepatan dengan kuliah aktif.

“Tidak mungkin mereka pulang kampung hanya untuk mencoblos. Kita galau kalau lihat kayak gitu, kalau tidak memilih sayang sekali,” kata Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB Andhyka Muttaqin.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang bidang Penyelesaian Sengketa, Rusmifahrizal Rustam mengatakan, kampus diperbolehkan mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, kampus harus memastikan jumlah pemilik form A5 atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTh) lebih dari 200 orang.

“UB bisa mendirikan TPS. Syaratnya, harus ada 200 orang, baik itu mahasiswa, dosen dan karyawan yang punya hak pilih,” papar Rusmifahrizal, Kamis, (7/2/2019).

Selain itu, UB juga harus mampu menyediakan perangkat di TPS. Diantaranya, harus ada 7 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Ada PTPS-nya. Ada Linmas-nya untuk pengamanan di TPS.

“Mahasiswa juga bisa diuruskan secara kolektif oleh kampus agar memiliki Form A5. Jadi TPS berdasar DPTb. Minimal harus ada 200 orang lebih dan kampus memiliki perangkat TPS yang diperlukan. Nanti bisa diajukan ke KPU,” tandasnya. [luc/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar