Politik Pemerintahan

Angka Pengangguran Terbuka di Kota Kediri Turun di Bawah Jatim

Kediri (beritajatim.com) – Untuk pertama kalinya angka pengangguran terbuka di Kota Kediri berhasil turun di bawah angka pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur. Di tahun 2018 angka pengangguran di Kota Kediri sebesar 3,63% sedangkan Provinsi Jawa Timur lebih tinggi di angka 3,99%.

Bila menilik ke belakang, pada tahun 2014 angka pengangguran terbuka di Kota Kediri sebesar 7,66% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 4,49%, tahun 2015 angka pengangguran Kota Kediri berada diangka 8,46% dan Provinsi Jawa Timur diangka 4,47%, ditahun 2017 pengangguran di Kota Kediri sebesar 4,68% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 4,00%.

Selain itu, berbagai indikator seperti tingkat inflasi yang stabil dan relatif rendah, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, serta meningkatnya investasi di Kota Kediri menunjukkan tren yang positif dibawah kepempinan Walikota Kediri dan Wakil Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah.

Di tahun 2018, Kota Kediri berhasil menekan kemiskinan sebesar 7,68% berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Rilis tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Kota Kediri Ellyn T. Brahmana, Senin (7/1/2019) bertempat di Command Center Balaikota Kediri.

Ellyn mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Kota Kediri mengalami penurunan signifikan dari tahun 2017 yang menyentuh angka 8,49%. Penurunan kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2018 ini, berada di bawah capaian nasional sebesar 9,82% dan capaian Jawa Timur sebesar 10,98%.

Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka Kota Kediri mengalami penurunan sebesar 1,05% jika dibanding dengan tahun sebelumnya yang berada diangka 4,68%. Selain itu, pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri non industri tembakau mencapai 7.02% atau meningkat sebesar 0,80% dari tahun sebelumnya sebesar 6,22%.

Sedangkan, laju inflasi Kota Kediri tahun 2018 sebesar 1,97% (yoy) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,44%(yoy). Bahkan inflasi Kota Kediri tahun 2018 terendah se Jawa–Bali. Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengungkapkan berkat kerjasama yang kompak dan solid antara Pemerintah Kota Kediri dan stakeholder terkait membuahkan capaian-capaian positif.

Seperti, menurunnya jumlah penduduk miskin, angka pengangguran terbuka, tingkat inflasi yang rendah serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Kediri non industri tembakau. “Alhamdulillah berkat kerjasama Pemerintah Kota Kediri dan BPS Kota Kediri kita berhasil menurunkan kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kota Kediri. Selama ini angka pengangguran memang belum turun. Karena program-program memang tidak langsung berdampak. Setelah beberap tahun, alhamdulillah angka pengangguran dan kemiskinan bisa kita turunkan secara signifikan,” ungkapnya.

Pria yang lekat disapa Mas Abu ini menjelaskan bila sejak beberapa tahun lalu Pemerintah Kota Kediri terus memberikan program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran terbuka. Beberapa program dan inovasi Pemerintah Kota Kediri antara lain, BLSM, RS-RTLH, santunan kematian, rastrada, OPM, santunan anak yatim, bansos bagi orang dengan kecacatan berat, Jamkesda, ASLUT, beasiswa warga miskin, sekolah gratis, beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi, seragam gratis, English Massive, program kewaspadaan pangan dan keamanan pangan, Prodamas, Gemakiba, bantuan akomodasi bagi keluarga pasien, dan home visit.

Adapula Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bertugas melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan didaerah. Selain program dan inovasi, keberhasilan menurunkan kemiskinan dan pengangguran terbuka juga dikarenakan program yang diberikan tepat sasaran.

Orang nomor satu di Kota Kediri ini juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kediri juga membuka perijinan selebar-lebarnya. Sehingga banyak investor yang datang ke Kota Kediri yang tentunya dapat mengurangi angka pengangguran. “Kita buka perijinan selebar-lebarnya dan tentunya harus memenuhi syarat. Tenaga kerjanya bisa mengambil dari Kota Kediri,” imbuhnya.

Ke depan Mas Abu mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bekerja optimal dalam mengawal kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di kota kediri. “Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari BPS. Sehingga program-program yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri harus tepat sasaran, tuntas dan efektif,” ujarnya.

Hadir dalam ekspos data kemiskinan, ketenagakerjaan dan PDRB Kota Kediri tahun 2018, Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah, Kepala BPS Kota Kediri Ellyn T. Brahmana, Kepala OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, dan camat. (nng/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar