Politik Pemerintahan

Anggaran Bawaslu Kabupaten Malang untuk Pilkada 2020 Masih Buntu

Malang (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang belum mencapai kata sepakat soal naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Padahal, batas waktu yang telah ditentukan sudah lewat, yakni Senin (14/10/2019).

Soal NPHD ini hanya Bawaslu yang belum menemukan titik temu. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, telah sepakat dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan ke Bawaslu RI, termasuk segala tahapan mulai pembahasan dengan TAPD hingga mediasi di Kemendagri.

“Baik TAPD sampai mediasi di Kemendagri. Kita di Kemendagri itu juga belum sepakat, karena rasionalisasinya belum masuk. Kalau KPU sudah sepakat ya sudah, kan hak mereka, kita beda lembaga. Kemarin langsung kita laporkan ke Bawaslu pusat,” kata Wahyudi, Selasa (15/10/2019).

Menurut Wahyudi, Bawaslu tetap kukuh pada angka yang diajukan sebelumnya, yaitu Rp 28,6 miliar.

“Kita sederhana saja, kalau kita diberi Rp 1 miliar saja gak apa-apa, tapi ini kan belum, gak ada rinician dari TAPD. Kita berhenti di Rp 28,6 miliar,” tegasnya.

Dengan belum adanya kesepakatan soal anggaran ini, ada kemungkinan pihak Kemendagri menjatuhkan sanksi. Namun, Wahyudi enggan bicara banyak soal sanksi ini, karena memang belum tercapainya kesepakatan antara Bawaslu dengan TAPD.

“Kalau sanksinya seperti apa kita tidak tahu. Tapi kita tetap melakukan perekrutan pengawas, akhir Oktober ini. Persoalannya, kalau pengawasan ini tidak dibiayai terus bagaimana? Tapi kita tetap jalan melakukan perekrutan,” tuturnya.

Mengenai langkah yang akan diambil Bawaslu kedepan, Wahyudi menjelaskan jika dirinya sudah menghadap ke DPRD Kabupaten Malang. Wahyudi ingin agar dewan bisa memfasilitasi Bawaslu dengan TAPD untuk menyelesaikan persoalan NPHD tersebut. Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Malang juga menunggu instruksi lebih lanjut dari Bawaslu RI.

“Kita sudah laporkan ke dewan untuk difasilitasi, dewan sudah sanggupi. Dewan ini kan termasuk bagian dari peserta Pemilu. Kita tunggu juga dari Bawaslu pusat, kalau deal segitu, ya kita terima, kalau tidak ya kita mau gimana lagi,” pungkasnya. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar