Politik Pemerintahan

Alokasi Anggaran ADD 2019 Pemkab Mojokerto Naik 14 persen

Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, membuka acara fasilitasi pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa se-Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2019. Alokasi anggaran ADD 2019 dari APBD tercatat sejumlah Rp122.223.216.000 atau naik 14 persen dari ADD 2018 lalu yakni sebesar Rp104.931.922.000.

Acara yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto di salah satu hotel yang ada di kawasan Trawas tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Agus M Anas dan Kepala DPMD Ardi Sepdianto. Pada Januari 2019 ini, Pemkab Mojokerto segera mencairkan ADD 50 persen untuk tahap pertama dari total ADD 2019.

“Fasilitasi memang perlu, karena nilai ADD terus meningkat. Tahun ini naik 14 persen tapi tetap disesuaikan, aturan, prosedur dan perangkat. Tahun ini merupakan tahun politik, ada Pileg, Pilpres dan untuk Kabupaten Mojokerto ada pemilihan kepala desa dan BPD serentak. Saya harap semuanya berhati-hati dan menjaga kondusifitas,” ungkapnya, Selasa (15/1/2019).

Pesan tersebut ditekankan mengingat pelaksanaan program kerja pemerintah, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik karena dikhawatrikan dapat mencederai demokrasi. Acara direncanakan terbagi menjadi dua gelombang (15-16 Januari). Peserta gelombang pertama dari wilayah Mojokasri (Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Gedeg, Jetis), serta Mojosari, Pungging, Dlanggu, Kutorejo dan Ngoro.

Sedangkan gelombang kedua diikuti peserta wilayah Mojokerto (Kecamatan Trowulan, Sooko, Puri, Mojoanyar, Bangsal) serta Jabung (Jatirejo, Gondang, Pacet, dan Trawas). Adapun peserta acara adalah para camat, sekcam, kasi pemerintahan kecamatan, serta kades.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Mojokerto, Agus M Anas mengatakan, fasilitasi tersebut digelar untuk memberi pedoman tata cara pencairan dan tanggungjawab ADD sesuai ketentuan berlaku. “Mengingat anggaran yang sangat besar ini (ADD), maka OPD terkait termasuk camat beserta jajarannya ditingkat kecamatan selaku tim pendamping,” katanya.

Masih kata Agus, tim pendamping agar secara rutin terus melakukan pendampingan dan pembinaan serta pengawasan. Sehingga diharapkan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa selalu berada pada koridor yang benar. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar