Politik Pemerintahan

AKD Belum Terbentuk, P-APBD Bojonegoro Bagaimana?

Ketua Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto (kanan).

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro yang baru belum melaksanakan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Tanpa AKD, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2019 tidak bisa disahkan.

Sementara hari ini pimpinan DPRD Bojonegoro masih menunggu surat rekomendasi dari masing-masing fraksi. Setelah semua fraksi menyerahkan rekomendasi kepada pimpinan DPRD baru akan dilakukan pemilihan pimpinan AKD.

Saat injury time partai politik koalisi biasanya baru menyerahkan anggota yang bakal menempati AKD. “Hari ini penyerahan terakhir anggota yang akan ditempatkan di AKD,. Dan semua sudah diserahkan,” ujar Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto, Senin (23/9/2019).

Rencananya, pemilihan pimpin AKD akan dilakukan besok, Selasa (24/9/2019). Meski baru akan membentuk AKD, politisi asal Partai Demokrat itu yakin pengesahan P-APBD bisa terealisasi. “Bisa terealisasi karena dalam P-APBD ini tinggal melaksanakan saja,” jelasnya.

Sebelumnya Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah meminta agar DPRD Bojonegoro segera membentuk AKD agar segera bisa membahas P-APBD Bojonegoro 2019. Sesuai dengan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro, P-APBD Bojonegoro 2019 disepakati sebesar Rp 7,1 Triliun.

Jumlah tersebut karena ada sejumlah penambahan dari APBD induk tahun 2019 sebesar Rp 4,8 triliun, Silpa 2018 sebesar Rp 2,1 triliun dan tambahan dana bagi hasil migas Rp 400 miliar. P-APBD itu sesuai dengan Pasal 316 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar