Politik Pemerintahan

Pemkot Mojokerto Gelar Sosialisasi

Agar Pejabat Tidak Terjerat Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Mojokerto (beritajatim.com) – Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari membuka sosialisasi dan workshop tender dan nontender SPSE 4.3 yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mojokerto di Pendopo Graha Praja Wijaya.

Kepala Dinas Kominfo Kota Mojokerto, Suhartono mengatakan, sosialisasi dan workshop digelar dengan maksud untuk memberikan pemahaman kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dan pokja ULP.

Yakni tentang aturan dan cara mengopersikan SPSE versi 4.3 dalam melaksanakan tender, nontender, pengadaan langsung, pencataan nontender sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam percepatan pengadaan barang dan jasa.

“Workshop ini juga untuk memberikan pemahaman  kepada penyedia yang telah mendaftar dan telah melakukan aktifasi di LPSE kota Mojokerto tahun 2018-2019 tentang cara dan aturan SPSE 4.3,” ungkapnya, Selasa (12/2/2019).

Lebih lanjut Suhartono menjelaskan tujuan digelarnya sosialisasi dan workshop adalah agar proses pengadaan barang jasa bisa berjalan lebih baik sesuai aturan yang berlaku. Kedua, agar tidak banyak pejabat yang ketakutan tersangkut hukum.

“Dikarenakan kesalahan prosedur penggunaan SPSE versi 4.3 untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ketiga adalah  bagi penyedia yang teraktifasi di Kota Mojokerto bisa berpasatisipasi aktif dalam tender dan nontender di Pemerintah Kota Mojokerto,” lanjutnya.

Sementara itu, Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar  menuju paradigma baru dalam memasuki era teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Hal ini juga berpengaruh pada  bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemajuan TIK diarahkan pada ketersediaan jaringan informasi dan data yang menghubungkan instansi pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan umum, dengan pelayanan yang cepat, profesional, transparan dan lebih mudah yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat.

“Maka saya berharap melalui sosialisasi dan workshop ini bisa memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Mojokerto baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Ning Ita (panggilan akrab, red) menambahkan,  ke depan peserta workshop bisa memanfaatkan ilmu dalam pekerjaan masing-masing menjadi lebih mudah, lebih transparan dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurutnya penyimpangan dari aturan karena ketidakpahaman, kekurangan informasi dan ilmu dimiliki juga bisa terjadi.

Kepada seluruh PPK dan PPBJ yang mengikuti workshop bahwa meskipun tidak ada niatan untuk berbuat penyimpangan dari aturan tetapi karena ketidakpahaman, kekurangan informasi dan ilmu dimiliki dalam proses pengadaan barang dan jasa bisa menyebabkan berbuat kesalahan.

“Belajar dari pengalaman yang pernah terjadi. Saya tidak ingin lagi di seluruh jajaran pemerintahan kota ini ada yang berbuat kesalahan baik karena sengaja ataupun karena kekurangan informasi dan ilmu yang dimiliki,” tegasnya.

Ning Ita juga menyampaikan PPK dan PPBJ tonggak dalam pengadaan barang dan jasa yang tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, transparan dan bermuara untuk kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto. Sebagai pimpinan, Ning Ita ingin memberi semangat baru, maju melangkah dan berbenah untuk diri sendiri, untuk organisasi dan Pemkot Mojokerto.

Sosialisasi dan Workshop Tender dan NonTender SPSE 4.3 diselenggarakan selama 2 hari 12-13 Februari dengan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) diikuti oleh PPK, PBJ, Pokja ULP dan Penyedia yang telah teraktifasi. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar