Politik Pemerintahan

Adendum Baru Sebabkan Proyek Rusunawa Kepanjen Molor

Malang (beritajatim.com) – Pemanfaatan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Blok Office Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, bakal molor.

Pasalnya, deadline pengerjaan yang awalnya ditarget tuntas pada Januari 2019 terpaksa harus diperpanjang sampai akhir Maret 2019 nanti.

Molornya pengerjaan juga disebabkan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh puluhan pekerja di proyek tersebut. Hingga Rabu (16/1/2019) ini, nampak hanya beberapa pekerja yang melakukan aktivitasnya.

Mayoritas mereka lebih memilih duduk-duduk sambil berbincang dengan rekan kerjanya karena gaji mereka belum dibayarkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, proyek senilai Rp 16,4 miliar ini progres pembangunannya sudah mencapai 70 persen.

”Pengerjaan Rusunawa ini memang molor dari target. Karena ada addendum atau perpanjangan kontrak selama tiga bulan antara pemerintah pusat dengan kontraktor, jadi tidak bisa diutak-atik lagi. Tapi, jika mengalami kemoloran lagi, maka anggaran akan kembali ke kas negara,” ungkap Wahyu.

Wahyu menjelaskan, dengan kondisi seperti ini membuat proses pembangunan menjadi molor dan wajib dipercepat. Sebab, pihaknya sebagai penerima manfaat akhirnya kena getahnya.

“Maret wajib selesai, karena April sudah bisa dioperasionalkan. Sedangkan, pembangunan rusunawa ASN ini merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), jadi semua proses lelang dan perencanaannya langsung dari pusat. Jadi kami meminta agar persoalan diselesaikan dan tidak mengganggu jalannya pembangunan,” papar Wahyu.

Sementara itu, salah satu pekerja saat ditemui di lokasi proyek pembangunan rusunawa ASN dan enggan disebutkan namanya menyampaikan, jika sebagian gaji mereka ada yang sudah dibayar danada yang belum.

“Saya belum mas, mayoritas belum terbayar, otomatis kami lanjut mogok kerja. Kalau yang sisi selatan sudah dibayar mas, tapi kalau yang sisi utara belum, makanya milih mogok saja, ya ini mas batasnya pas tengah,” pungkasnya, sambil menunjuk salah satu sisi bangunan.

Seperti diketahui, pembangunan rusunawa ASN merupakan bantuan pusat yang didapatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang atas prestasi Bupati Malang dalam memberikan kemudahan dalam perizinan. Dengan nilai total reward Rp 25 miliar, dana bantuan tersebut Rp 16,4 miliar dialokasikan untuk pembangunan rusunawa ASN. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar