Politik Pemerintahan

Ada 19 TPS Rawan di Kota Mojokerto, Ini Langkah Bawaslu

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto menyatakan ada 19 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pemilihan Umum (Pemilu), 17 April mendatang rawan. Untuk itu Bawaslu mengajak stakeholder di Kota Mojokerto bersama-sama melakukan upaya pencegahan.

Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi stakeholder jelang tahapan hari tenang dan sosialisasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mojokerto tentang hukum politik uang, kampanye hitam dan berita bohong pada Pemilu 2019 di salah satu hotel di Kota Mojokerto, Kamis (11/4/2019).

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Absor mengatakan, ada sebanyak 19 TPS rawan tinggi dan 39 TPS rawan sedang di Kota Mojokerto. “Ini hasil pemerataan yang dilakukan teman-teman pengawas di TPS yang melekat di TPS tersebut. Ini hanya perkiraan sesuai dengan pemetaan,” ungkapnya.

Sehingga tujuan kegiatan tersebut yakni untuk mengajak semua stakeholder di Pemilu. Karena persoalan potensi kerawanan Pemilu, tidak hanya tanggungjawab Bawaslu saja namun juga semua stakeholder yang ada. Sehingga pihaknya mengajak untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran.

“Potensi pelanggan yang mungkin akan terjadi menjelang hari tenang sampai dengan pencoblosan. Terutama rawan money politic. Pelanggaran sampai saat ini, ada berkaitan dengan kampanye di Pilpres terindikasi ada gerakan. Upaya sudah kita lakukan termasuk dengan mengumpulkan pengurus masjid,” katanya.

Pasalnya tempat ibadah dilarang digunakan sebagai tempat kampanye sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h. Yang berbunyi, pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

“Ini sebagai upaya pencegahan. Selain itu, jika pada saat Rabu atau Selasa dini hari tetap ada politik uang, maka akan kita tindak karena itu sudah bukan waktunya kampanye. Pada Pilkada kemarin, ada yang menerima dan melihat politik uang namun sulit dibuktikan karena di kewenangan kita di UU nya,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Ulil, Bawaslu akan melakukan patroli anti politik uang di tiap kecamatan, daerah pemilihan (dapil) melekat sampai hari pemungutan. Menurutnya, tiga hari lalu pihaknya menerima laporan terkait rencana politik uang namun tidak ada pelapor sehingga akan diintensifkan.

“Kemarin ada laporan hanya saja tidak ada pelapor, seperti surat kaleng tapi yang dilaporkan itu baru rencana akan membagi. Yang lapor pakai kurir, tidak bisa dipetanggungajwabkan. Ini menjadi info awal, TPS yang rencana akan ada serangan nanti akan kita intensif kan masuk merah,” tuturnya.

Dengan pencegahan, apel, himbauan ke RT bersama mencegah pelanggaran diharapkan Pemilu, 17 April mendatang di Kota Mojokerto tidak terjadi pelanggaran. Ulil menambahkan, terkait politik uang, ada calon legislatif (caleg), bahkan Ketua Partai Politik (Parpol) datang ke Bawaslu untuk curhat.

“Kalau serangan fajar belum dengar tapi di pemerataan berdasarkan basis data pilkada kemarin. Sampai saat ini, dengan besarnya melawan politik uang di tingkat nasional membuat caleg di daerah banyak yang mengeluh. Mereka justru datang dan curhat karena takut dan khawatir ditangkap Bawaslu,” ujarnya.

Para caleg dan ketua parpol tersebut datang untuk konsultasi ke Bawaslu Kota Mojokerto. Mereka mengeluh bagaimana agar tidak masuk dalam pelanggaran pemilu karena jika tidak melakukan (money politic, red), mereka kalah. Namun jika melakukan khawatir ditangkap.

“Pengawas cukup, satu TPS ada satu pengawas dan satu pemantau. Kemarin ada 100 lebih pemantau yang datang dan registrasi, kami dorong mereka agar benar-benar back up kita di TPS. Saya rasa dengan jumlah tersbut, cukup untuk memantau pelaksaan pemilu di Kota Mojokerto,” tegasnya. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar