Politik Pemerintahan

Pembelaan Tim Penasehat Hukum dan Pledoi JPU Pelanggaran Pemilu Kades Sampangagung Tetap Sama

Mojokerto (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tanggapan terhadap pledoi atau nota pembelaan terdakwa pelanggaran pemilu,  Suhartono. Tanggapan atau replik terhadap Kepala Desa (Kades) Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto tetap sama.

Usai mendengarkan pembelaan Tim Penasehat Hukum, JPU meminta waktu kepada Ketua Majelis Hakim selama 15 menit untuk menyiapkan tanggapan terhadap nota pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa. Usai diberikan waktu 15 menit, JPU Ivan Yoko membacakan tanggapan JPU.

\\\”Mendengar butir keberatan kuasa hukum, menghormati dan memperjuangkan klien. Berdasarkan alat bukti yang sah, kesimpulan JPU tidak perlu dikoreksi pembelaan. Terdakwa tidak terbukti bersalah, kuasa hukum bingung dengan keterangan saksi dan BB sehingga terkesan mencari cela untuk membebaskan terdakwa,\\\” ungkapnya.

Masih kata JPU, JPU sesuai dakwaan, saksi dan barang bukti sehingga JPU memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menyatakan menolak nota pembelaan dan menerima tuntutan JPU. Mendengar replik dari JPU, Ketua Majelis Hakim, Hendra Hutabarat menutup sidang dan dilanjutkan siang putusan pada Kamis (13/12/2018) besok.

Ditemui usai persidangan, JPU Ivan Yoko mengatakan, JPU tetap pada tuntutan yang dibacakan pada persidangan hari, Selasa (11/12/2018) kemarin. \\\”Karena tuntutan itu sudah paling pas dan sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa. Penasehat hukum meletakan pada pembelaan terdakwa, hal-hal yang tidak ada di persidangan,\\\” tuturnya.

Padahal, lanjut JPU, Tim Penasehat Hukum dan terdakwa telah mengakui di berita acara pemeriksaan. JPU menjelaskan, jika adalam berita acara ada tanda tangan terdakwa dan Tim Penasehat Hukum dan dalam persidangan sudah ditanyakan Ketua Majelis hukum, terdakwa dan Tim Penasehat Hukum membenarkan tentang sangkaan pada saat penyidikan.

\\\”Saat sidang ditanyakan, mereka membenarkan dan tidak ada pemaksaan. Mereka membenarkan semua dalam pemeriksaan di proses penyidikan dan itu diakui di persidangan. Itu menjadi alasan kami sehingga kami tetap pada tuntutan yang sudah dibacakan pada Selasa kemarin, \\\” urainya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Abdul Malik mengatakan, JPU tetap pada dakwaan. \\\”Kita juga sesuai dengan nota pembelaan karena apa yang dilakukan klien kami bukan kampanye,\\\” pungkasnya.

Sekedar diketahui, terdakwa dijerat Pasal 490 junto 282 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sidang agenda tuntutan, terdakwa dituntut enam bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp12 juta subsider 2 bulan.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar