Politik Pemerintahan

Banyuwangi Belum Steril dari Alat Peraga Kampanye

Banyuwangi (beritajatim.com) – Usai melakukan penertiban sejumlah alat peraga kampanye (APK) pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun masih ada saja yang tersisa. Padahal, sejumlah APK itu banyak yang menyalahi aturan alias melanggar.

Terutama, APK yang terpasanga pada bilboard atau papan reklame berbayar. Di sejumlah titik bahkan masih terlihat berdiri tegak dengan gambar salah satu calon legislatif peserta pemilu.

\\\”Kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan Banyuwangi, semua bilboard memang tidak boleh dipasangi gambar caleg. Para pemilik papan reklame sudah sanggup menurunkan sendiri,\\\” ujar Komisioner Bawaslu Banyuwangi Divisi Penindakan Pelanggaran Anang Lukman, Senin (17/12/2018).

Sebenarnya, kata Anang, Bawaslu Banyuwangi memberi toleransi terhadap alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang di bilboard. Alasannya, pemilik papan reklame siap mencopot sendiri baliho caleg yang bertengger di area beretribusi.

\\\”Kenapa yang kita hubungi pemilik papan reklamenya? Itu dalam rangka memudahkan pencopotan. Karena peserta pemilu kemungkinan besar tidak mau melepas. Padahal parpol sudah kita beritahu,\\\” ungkapnya.

Setidaknya ada 16 titik bilboard yang terpasang APK. Satu-satunya pemilik yang belum dikonfirmasi adalah papan reklame dekat Politeknik Negeri Banyuwangi di Desa Labanasem, Kecamatan Kabat.

\\\”Rata-rata APK di 16 bilboard tersebut milik caleg DPRRI. Diantaranya Banyu Biru Jarot, Sukron Makmun, Michael Edi Hariyanto dan Banyu Biru Jarot. Bawaslu memberi toleransi selama dua hari,\\\” paparnya.

Terkait hal itu, Bawaslu Banyuwangi memberikan tenggat waktu agar APK tersebut segera diturunkan. \\\”Ditunggu sampai Rabu 19/12/2018). Jika tidak dilepas sendiri, kita yang akan melakukan pencopotan,\\\” ujarnya.

Sesuai rencana, Bawaslu mestinya melakukan penertiban APK ukuran besar yang terpasang di area beretribusi pada Senin (17/12/2018). Namun langkah itu kembali diundur setelah ada kesanggupan dari pemilik papan reklame untuk melepas APK.

Sentara itu, sesuai Surat Edaran Bawaslu No. 1990 Tahun 2018 poin 7 jelas tertuang peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi ketetapan KPU. Pihak KPU menegaskan institusinya tak memberikan ketetapan terhadap pemasangan baliho di area beretribusi.

\\\”Namun peserta pemilu memang diberi kewenangan memasang lima APK tambahan di tiap desa. Tinggal yang di Perempatan Cungking itu termasuk APK tambahan atau tidak. Coba saja dihitung,\\\” ucap Komisioner Divisi Hukum KPUD Banyuwangi, Edi Saiful Anwar. [rin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar