Politik Pemerintahan

38 Bacakades Incumbent di Mojokerto Rawan Gugur

foto/ilustrasi

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 38 bakal calon kepala desa (bacakades) incumbent di Kabupaten Mojokerto rawan gugur. Ini menyusul masih adanya prosesi seleksi yang harus dilalui bacakades, termasuk seleksi tambahan jika terdapat lebih dari lima pendaftar di setiap desa.

Seleksi tersebut bergulir selama 20 hari kerja ke depan. Sebelum akhirnya ditetapkan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai cakades, 29 Agustus nanti. Sesuai data rekapilutasi, 38 dari 253 desa diprediksi bakal menggulirkan seleksi tambahan lantaran terdapat lebih dari lima bacakades yang mendaftar.

Seleksi tersebut berupa skoring poin dari tiga kriteria persyaratan. Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan hingga tingkat usia. Dari seleksi itu, kekhawatiran tergeser dialami bacakades incumbent karena mereka harus bersaing secara administratif dengan bacakades pendatang baru.

Khususnya soal tingkat pendidikan untuk bisa merebut satu dari lima tiket cakades yang tersedia. Kekhawatiran gagal lantaran kalah jenjang pendidikan jauh hari memang sudah dilayangkan kades petahana melalui Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto minggu lalu.

Mereka menuntut Pemkab Mojokerto untuk segera merevisi pasal 15 tentang seleksi tambahan. Namun, tuntutan itu ditolak lantaran proses pilkades telah berjalan. Meski begitu, Pemkab Mojokerto akan mengevakuasi regulasi tersebut meski proses Pilkades sudah berjalan.

“Sesuai Perbup Nomor 19/2019 yang disempurnakan dari Perbup Nomor 83/2018 dan Perbup Nomor 8/2016, seleksi hanya secara administrasi. Regulasi itu sudah sesuai dengan undang-undang desa dan Permendagri tentang Pilkades,” ungkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, M Ardi Sepdianto, Senin (12/8/2019).

Masih kata Ardi, pihaknya akan mengevaluasi lagi regulasinya. Namun karena proses harus tetap berjalan sehingga sangat tidak mungkin diubah di tengah jalan. Menurutnya semua akan ada konsekuensinya. Termasuk tidak direalisasinya tes tulis khusus bagi incumbent karena akan merubah perangkat dan anggaran pelaksanaan tes.

Dalam Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Mojokerto, setidaknya ada 581 bacakades tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara yang tamatan S-1 dan D1/D4 masing-masing sebanyak 297 dan 16 orang. Termasuk tamatan S-2 atau yang menyandang gelar magister sebanyak 23 orang.

Sedangkan 38 orang sisanya adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari data itu, rata-rata incumbent di 38 desa hanya lulusan SMA dan S-1. Artinya, mereka akan bersaing ketat merebut poin dengan pendaftar baru. Bahkan, petahana bisa jadi adalah musuh bersama antar-bacakades pendatang baru.

Termasuk lewat strategi droping pendaftar bertitel sarjana hanya demi bisa melengserkan incumbent di tahapan pencalonan. Peluang besar incumbent tergeser tak lepas dari minimnya poin yang didapat di kategori lain.

Juga pengalaman kerja yang kemungkinan besar hanya mendapat tambahan maksimal dua poin saja dari masa pengabdiannya sebagai pimpinan desa. Penuntutan seleksi tulis khusus bagi incumbent, tak direalisasikan karena waktu yang sudah mendesak. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar