Politik Pemerintahan

2 Puskesmas di Gresik Dibangun dari Dana Cukai Tembakau

Foto ilustrasi

Gresik (beritajatim.com) – Dalam waktu dekat dua puskesmas di Gresik tepatnya di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah serta Puskesmas di Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Gresik senilai Rp 13,5 miliar segera dibangun.

Proyek pembangunan tersebut merupakan hasil dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) program kesehatan.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik Sutrisno mengatakan, program kesehatan menjadi skala prioritas pemerintahan Sambari-Qosim yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dengan mengucurnya DBHCHT.

“Dari dana tersebut tahun ini Pemkab Gresik akan membangun Puskesmas Sekapuk lebih mewah, lebih luas, dan lebih layak dari pada keadaan saat ini,” katanya, Selasa (22/04/2019).

Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, pembangunan Puskesmas Sekapuk Ujungpangkah, Gresik bukan merehab gedung yang sudah ada. Namun, merelokasi Puskesmas Sekapuk tersebut dan membangun gedung puskesmas baru di desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah.

“Gedung puskesmas yang akan dibangun tersebut direncanakan berlantai dua. Lantai bawah seluas 620 m2 dan lantai atas seluas 582 m2. Pembangunannya didanai oleh DBHCHT sebesar Rp 8,2 miliar,” ujarnya.

Dengan perluasan gedung puskesmas dari keadaan semula, pasien tidak terlalu menderita berdesakan menunggu giliran diperiksa. Pasalnya, saat ini gedung Puskesmas Sekapuk ini sangat sempit. Sehingga, ruang periksa dokter sangat terbatas dan pasien banyak yang mengeluh.

Pada tahun anggaran 2019, Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik mendapat alokasi dana DBHCHT sebesar Rp 13,5 milliar. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan dua puskesmas sekaligus, yaitu pembangunan Puskesmas Sekapuk Ujungpangkah dan melanjutkan pembangunan Puskesmas Dukun.

“Selain untuk membangun Puskesmas Sekapuk Ujungpangkah, dana DBHCHT tersebut juga untuk melanjutkan pembangunan Puskesmas Dukun. Insya Allah sebentar lagi proses pembangunan dua puskesmas ini akan dimulai.” ungkap Sutrisno.

Untuk melanjutkan pembangunan Puskesmas Dukun Gresik yang berlantai tiga. Pemkab Gresik masih membutuhkan dana sebesar Rp 5,3 miliar. Dana tersebut sudah disiapkan dan dicukupi oleh DBHCHT tahun anggaran 2019.

“Dulunya Puskesmas Sekapuk ini hanya sebuah puskesmas pembantu yang gedungnya sangat sempit. Hanya sebesar Rumah tinggal type 45. Seiring perkembangan jaman, serta untuk melayani kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Puskesmas Sekapuk ditingkatkan kelasnya menjadi puskesmas dengan Kepalanya seorang dokter. Namun demikian peningkatan status tersebut tidak diiringi dengan perluasan gedungnya.

Kebijakan pembangunan puskesmas dari DBHCHT ini sudah sesuai Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai. Dalam aturan tersebut, cukai hasil tembakau hanya boleh digunakan untuk lima hal, yakni perbaikan kualitas bahan baku rokok, peningkatan bahan baku di daerah, sosialisasi cukai hasil tembakau, kemudian pemberantasan cukai ilegal, dan lingkungan sosial.

Lingkungan sosial ini termasuk di dalamnya kesehatan. Artinya, kebijakan ini menjadi penjabaran dari UU tersebut, pemerintah memastikan 50 persen DBHCHT digunakan untuk alokasi lingkungan sosial yang dikhususkan untuk perbaikan pelayanan kesehatan tingkat I.

Untuk lebih optimal penggunaan DBHCHT, Menteri Keuangan RI mengeluarkan regulasi di Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK07/2017. Dengan Permenkeu tersebut, maka porsi anggaran bidang kesehatan yang mendukung jaminan kesehatan nasional minimal.

“Kebijakan alokasi dana bagi hasil CHT juga digunakan untuk mendukung program JKN melalui supply side, yakni dengan mendorong perbaikan fasilitas kesehatan tingkat satu seperti Puskesmas,” imbuh Sutrisno.

Mantan Camat kebomas ini menguraikan, pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi Dana tersebut termasuk penggunaan untuk promosi kesehatan, perbaikan sumberdaya manusia (SDM) kesehatan melalui pelatihan kesehatan.

“Logikanya jika pelayanan kesehatan tingkat satu sudah baik, maka rujukan ke rumah sakit berkurang. Sehingga, kalau rujukan-rujukan itu semakin kecil, biaya yang harus ditanggung BPJS semakin kecil. Dengan begitu menurutnya, cukai hasil tembakau secara tidak langsung membantu mengurangi defisit BPJS dalam jangka menengah” pungkasnya Sutrisno. [dny/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar