Politik Pemerintahan

12 Desa Keberatan Hasil Pilkades, Pemkab Mojokerto Tetap Gelar Pelantikan

Plt Bupati Mojokerto, Pungkasiadi. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Meski ada sebanyak 12 desa di Kabupaten menyatakan keberatan terkait hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada, 23 Oktober lalu, namun Pemkab Mojokerto tetap melantik 251 Kepala Desa (Kades), Senin (9/12/2019).

Pelantikan dan pengambilan sumpah digelar di Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto. Pelantikan diawali pembacaan sumpah jabatan oleh Plt Bupati Mojokerto, Pungkasiadi dilanjutkan dengan penandatangan Surat Keputusan (SK) serta penyematan tanda jabatan.

Penyematan tanda jabatan secara simbolis diwakilkan kepala Kades Wringinrejo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Suhartono. Satu per satu kades maju untuk menerima SK Pengangkatan Kades yang diserahkan langsung oleh orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto tersebut.

“Ada sebanyak 251 Kades, sesuai mekanisme yang dilantik hari ini. Ada problem, ada perselisihan, kemarin sudah dirapatkan dengan tim dimulai dari aturan, prosedurnya dan juga fakta. Tim bisa memanggil mulai dari Forpinca, BPD oleh panitia. Pelantikan digelar sesuai mekanisme yang ada,” ungkapnya.

Terkait adanya sejumlah desa yang mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Plt Bupati menegaskan, jika desa yang polemik sudah dikirim surat oleh Pemkab Mojokerto. Namun pihaknya tidak tahu secara jelas berapa desa yang tidak bisa menerima dan mengajukan gugatan ke PTUN.

“Namun ini jalan terbaik, mekanisme memang seperti itu. Mekanisme kita jalankan semua, tapi jika ada masyarakat yang kurang puas, ini jalannya. saya tidak menganjurkan PTUN tapi itu jalannya, PTUN itu kira-kiranya,” katanya.

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020 mengalami kenaikan, menurutnya, saat ini pemerintahan terus meningkatkan kesejahteraan dengan prioritas Indonesia harus maju. Sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) dan fisik harus imbang.

“Karena fasilitas saja belum tentu ke depan lebih baik sehingga SDM juga harus ditingkatkan. Kenaikan tidak banyak, tapi di BPMD melakukan pembinaan. Apa saja indikator yang diperbolehkan agar di desa tidak salah. SDM mandiri dan mampu maka pekerjaan lebih baik,” tegasnya.

Masih kata Plt Bupati Mojokerto, pelantikan dan pengambil sumpah tepat di Hari Anti Korupsi se-Dunia diharapkan, para Kades bekerja keras karena otonomi daerah. Setiap desa saat ini, bisa membangun desa karena keuangan untuk membangun desanya sangat besar.

Sebanyak 12 desa di Kabupaten menyatakan keberatan terkait hasil Pilkades serentak lalu. Tujuh desa diantaranya terkait coblosan simetris pada surat suara, termasuk Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar