Politik Pemerintahan

12 Desa Ajukan Keberatan Hasil Pilkades di Kabupaten Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 12 desa di Kabupaten Mojokerto menyatakan keberatan terkait hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Sebanyak tujuh desa diantaranya terkait coblosan simetris pada surat suara, termasuk Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

Perwakilan warga, Priono mengatakan, di Pilkades serentak di Kabupaten Mojokerto, tatib satu tapi keputusan tiga. “Coblosan simetris, mengenai tanda gambar calon dan dibawah tanda gambar calon dinyatakan sah di beberapa desa, ada yang dinyatakan tidak sah dan masih konsolidasi dulu ke panitia kecamatan dan menyatakan sah,” ungkapnya.

Ada sebanyak 12 desa di Kabupaten Mojokerto yang menyatakan keberatan atas hasil penghitungan Pilkades serentak pada, Rabu (23/10/2019) lalu. Menurutnya, apapun hasilnya warga menyerahkan keputusan ke Wakil Bupati Mojokerto karena hingga kini belum ada keputusan.

Sementara itu, Kuasa Hukum, Ahmad Yatim menambahkan, dari 12 desa yang mengajukan keberatan tersebut yang sama kasusnya yakni coblosan simetris ada tujuh desa. “Di Permendagri jelas aturannya coblosan lebih dari satu dalam kotak suara, salah satu berarti hanya satu. Apalagi dijelaskan di tatib,” katanya.

Dalam tatib sudah dijelaskan, lanjut Yatim, karena dalam Undang-undang (UU) tidak jelas bukan melebihi UU. Menurutnya hal tersebut sudah berlaku secara nasional, coblosan simetris sah secara hukum. Namun di Kabupaten Mojokerto tidak ada sosialisasi, tidak ada penyamaan persepsi sehingga masing-masing menafsirkan sendiri.

“Kemarin, kita sudah konsultasi dengan BPMD Provinsi tentang aturan coblosan simetris. Di Pasal 40 Permendagri 112, tatib Pasal 44 dan Pasal 45 menjelaskan Permendagri, bukan membuat aturan sendiri. Tatib yang membuat kabupaten, artinya mereka punya tim ahli. Mereka sudah mengerti aturan, tidak dijelaskan simetris sah atau tidak,” ujarnya.

Terkait coblosan simetris tersebut, lanjut Yatim, tidak ada hubungan dengan nomor calon kepala desa (Cakades). Namun warga hanya meminta hitung ulang, siapapun yang menang akan diterima. Pihaknya menilai, dalam sosialisasinya Pemkab Mojokerto tidak membuat buku panduan seperti kabupaten lain.

“Mojokerto tidak ada sehingga panitia desa menafsirkan sendiri-sendiri dan mayoritas disahkan. Desa lain tidak mengajukan sengketa karena tidak mengerti aturan, karena sengketa baru bisa diproses setelah 3 hari penetapan panitia. Bupati yang punya kewenangan bukan PTUN,” tegas kuasa hukum tiga desa lainnya ini. Yakni Desa Kebun Tunggul dan Centong, Kecamatan Gondang dan Karang Kedawang, Kecamatan Sooko.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar