Peristiwa

Walau Sudah Lulus UKW, Wartawan Jangan Pongah

Pengurus PWI Jatim bersama Bupati Pacitan Indartato, Wabup Yudi Sumbogo, dan Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono di halaman belakang Pendopo Pacitan. [Foto: air/bj.com]

Pacitan (beritajatim.com) – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Ainur Rohim, mengingatkan wartawan tetap menjaga etika, sopan santun, dan menghormati kearifan lokal dalam menjalankan profesinya.

Hal itu dikatakan saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus PWI Persiapan Kabupaten Pacitan, Jatim, Senin (23/9/2019) di halaman belakang Pendopo Pemkab Pacitan. “Sekalipun sudah dinyatakan lolos Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Dewan Pers dan organisasi penyelenggara UKW (PWI), saya ingatkan sahabat-sahabat media jangan pongah dan takabur. Tetap jaga etika, sopan santun dan kearifan lokal di mana sahabat-sahabat bertugas,” katanya mengingatkan.

Dikatakan, profesi wartawan dibimbing dan diatur sejumlah regulasi yang telah diputuskan negara, Dewan Pers, dan organisasi profesi wartawan itu sendiri. Seperti UU Nomor 40/1999 tentang Pers, UU Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Media Siber, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, PD/PRT masing-masing organisasi profesi wartawan, dan lainnya. “Nilai-nilai kearifan dan budaya lokal juga mesti diperhatikan dan jangan sampai ditabrak,” tambahnya.

Wartawan yang dilantik sebagai pengurus PWI Persiapan Kabupaten Pacitan antara lain, Sujarismanto (Ketua), Frend Mashudi (Sekretaris), dan Hernawan A Priyana (Bendahara). Di saat bersamaan, didapuk sebagai pelindung yaitu Bupati Indartato. Penunjukan Indartato sebagai pelindung PWI Pacitan ditandai dengan penyematan jaket oleh Ketua PWI Jatim Ainur Rohim.

Hal lain yang ditekankan Ketua PWI Jatim adalah pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan. Dua hal tersebut mesti diuji secara sistematis, obyektif, dan terprogram. Dalam konteks ini, sesuai ketentuan Dewan Pers, setiap wartawan mesti mengikuti UKW sesuai dengan level posisi, jabatan, dan fungsinya di masing-masing perusahaan medianya. UKW terbagi dalam 3 level, yakni muda, madya, dan utama. “Tolong ikuti UKW sesuai dengan levelnya, jangan sampai lompat level karena kemungkinan besar tak bisa menyelesaikan seluruh materi UKW dengan baik yang ending-nya dinyatakan belum kompeten,” ujarnya.

Sampai dengan pertengahan September 2019, PWI Jatim telah menggelar 27 angkatan UKW. Sekitar 1.150 wartawan di seluruh kabupaten/kota di Jatim telah dinyatakan kompeten oleh Dewan Pers dan PWI Pusat, setelah mereka mengikuti UKW yang digelar PWI Jatim. Ainur mengakui, dari setiap kali kegiatan UKW selalu ada peserta UKW yang dinyatakan belum kompeten oleh tim penguji, karena tak mampu menyelesaikan modulnya ujian dengan baik. “Memang, belum ada satu angkatan pun dari 27 angkatan UKW di PWI Jatim yang hasilnya lulus 100 persen,” ungkapnya.

Kendati demikian, katanya, PWI Jatim terus mengusahakan bisa menggelar UKW. Apalagi permintaan dan harapan dari wartawan di kabupaten/kota di Jatim agar UKW digelar kembali sangat tinggi. Ainur mengutarakan, gelaran kegiatan UKW membutuhkan anggaran tak kecil dan selama ini PWI mampu menggelar kegiatan konstruktif tersebut dengan cara bersinergi dengan pihak lain, baik pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta. “Saya paham harapan akan pentingnya digelar UKW ini, tapi pengurus PWI Jatim mesti berusaha menggali anggarannya lebih dulu. Sebab, mulai angkatan 1 sampai 27, UKW oleh PWI Jatim sifatnya free atau gratis,” ungkapnya.

Khusus tentang pentingnya PWI di Pacitan, Ainur mengatakan, wartawan tak sekadar memiliki fungsi kontrol sosial dan delivery informasi. Wartawan juga mengemban fungsi pendidikan, hiburan, dan ekonomi bisnis. Dalam konteks ini, wartawan bisa memproduksi dan menyiarkan berita-berita yang memberikan inspirasi bagi pengembangan ekonomi dan akselerasi progress sosial Pacitan.

“Wartawan di sini mesti tahu peta ekonomi, sosial, budaya, dan politik secara paripurna sehingga bisa menghasilkan berita yang inspiratif dan membangun untuk Pacitan,” katanya.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada 2018 sebesar 5,2 persen, tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan skor 67,33, dan tingkat kemiskinan sekitar 14 persen, maka Pacitan berada di level tengah pembangunan di Jatim. Bupati Pacitan, Dr Indartato mengatakan, salah satu problem berat di Pacitan adalah lama pendidikan warganya rata-rata masih di bawah 8 tahun. Padahal, pendidikan dasar minimal 12 tahun (lulus SMA/SMK/MA). Realitas ini terjadi, karena keterbatasan sosial ekonomi warga.

“Di Pacitan sekitar 8.000 orang tua anak-anak usia pendidikan dasar itu single parent dan tinggal hanya ibunya. Bapaknya yang berkewajiban mencari nafkah sudah tiada. Realitas ini bisa menimbulkan kerawanan anak-anaknya tak bisa menempuh pendidikan dasar 12 tahun dengan baik,” ungkap Bupati Indartato. [air]

Apa Reaksi Anda?

Komentar