Peristiwa

Di Kabupaten Mojokerto

UMK 2020 Tinggi, Tujuh Perusahaan Ajukan Penangguhan

Foto ilustrasi

Mojokerto (beritajatim.com) – Sejumlah perusahaan di Kabupaten Mojokerto mengajukan penangguhan pembayaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2020. Tercatat, ada tujuh kendaraan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2020 kepada tim verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Plt Kepala Disnakertrans Kabupaten Mojokerto, Nugroho Budi Sulistyo mengatakan, mayoritas perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK yakni minimal 11 bulan ke depan. “UMK Kabupaten Mojokerto tahun 2020 ini, sebesar Rp4.179.787,17 (Empat juta seratus),” ungkapnya, Senin (20/1/2020).

Masih kata Nugroho, ada beberapa faktor yang memicu perusahan-perusahaan mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2020 tersebut. Yakni faktor grafik pemasaran dari hasil produksi dari masing-masing perusahaan yang tidak stabil yang diperparah dengan perekonomian dunia yang sedang lesu.

“Sehingga sebanyak 7 perusahaan tersebut belum bisa membayar gaji buruh sesuai kebijakan penetapan UMK Provinsi Jawa Timur dan mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2020. Kami akan verifikasi perusahaan-perusahaan yang belum mampu menerapkan UMK tahun 2020 ini,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengantisipasi setiap kemungkinan jika ada pengusaha yang mengajukan penangguhan tersebut hanya untuk memangkas biaya produksi. Menurutnya, tim verifikasi Disnakertrans Kabupaten Mojokerto sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mengecek di masing-masing perusahaan.

“Di setiap perusahaan, tim verifikasi akan memastikan mulai dari jumlah pekerja, memeriksa neraca keuangan dan mengecek surat perjanjian perusahaan dengan pekerjanya. Tujuannya agar tim bisa memahami dan mengetahui terkait keadaan keuangan di perusahaan tersebut,” tegasnya. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar