Peristiwa

TKN Yakin Menangkan Gugatan MK

Jakarta (beritajatim.com) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf meyakini akan mememangkan gugatan perselisihan Hasil Pilpres. Hal tersebut didasarkan kesaksian saksi fakta dan kesaksian Ahli yang dihadirkan dalam persidangan MK.

“Kesaksian saksi fakta dan kesaksian Ahli yang dihadirkan dalam persidangan MK kemarin semakin meyakinkan kami bahwa kami akan memenangkan dalam Sidang MK tentang Perselisihan Hasil Pilpres,” kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, Selasa (25/6/2019).

Dia memaparkan, kesaksian fakta yang disampaikan saksi TKN menunjukan justru sebaliknya. Apa yang disampaikan tentang kesaksian sebelumnya bahwa ‘kecurangan adalah demokrasi’ justru menunjukan bahwa para saksi TKN yang dilatih dalam TOT itu dilatih untuk melawan dan mengantisipasi kecurangan yang kerap kali dilakukan baik di TPS maupun selama proses kampanye hingga pasca pemilihan.

“Saksi kami meyakinkan Majelis Hakim MK bahwa justru kamilah yang ingin mewujudkan pemilu Jurdil dengan cara melawan kecurangan itu yang bisa saja untuk mengalahkan kami,” ujar Politikus Partai Golkar ini.

Dia mengaku tahu bahwa Tim Hukum 02 ingin membangun konstruksi hukum bahwa tuduhan kecurangan itu dimulai dari DPT invalid, cara kerja Tim yg diarahkan curang sehingga hasilnya juga dinilai bermasalah. Dengan begitu dalil-dalil yang disampaikan dijustifikasi dengan saksi2 mereka hadirkan sehingga seolah-olah terjadi kecurangan yang TSM.

Namun sayang, lanjut Ace, konstruksi hukum yang mereka buat ternyata secara prosedur penyelesaian sengketa pemilu dan hasil pemilu juga dipatahkan oleh Saksi Ahli. “Tim Hukum 02 yang mencampuradukan antara proses pemilu & hasil pemilu, dibantah secara argumentatif dengan pendekatakan yang lebih akademik oleh kedua Saksi Ahli tersebut,” kata Ace.

Seharusnyaz menurut Ace, dari sejak awal Kubu 02 konsisten dengan penyelesaian persengkataan pemilu sesuai dengan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kalau mereka konsisten dengan apa yang telah diatur mekanismenya sesuai dengan UU itu, maka tidak semestinya menyatukan proses kewenangan yang dimiliki Bawaslu, Gakumdu, DKPP dan pidana pemilu itu, diselesaikan penyelesaiannya kepada Mahkamah Konstitusi.

“Sekali lagi, kami yakin MK akan memenangkan kami dan menolak tuntutan diskualifikasi itu. Tanpa mendahului keputusan MK, kami optimis kami akan memenangkan persidangan di MK ini,” kata Ace. (hen/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar