Peristiwa

Sempat Kisruh, Pemilihan Pengurus Klenteng Tuban Diduga Salahi Aturan

Prosesi pemilihan pengurus klenteng kwan sing bio tuban yang sempat dihentikan polisi

Tuban (beritajatim.com) – Kisruh dalam konflik kepengurusan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio (KSB) Tuban kembali memanas setelah adanya proses pemilihan pengurus baru yang berlangsung di tempat ibadah tersebut dan langsung memilih secara aklamasi ketua pengurus dan juga ketua penilik, Minggu (13/10/2019).

Kegiatan pemilihan pengurus Kelenteng KSB Tuban yang diinisiasi tim sembilan itu diduga menyalahi aturan dan juga AD/ART dalam tempat ibadah tersebut. Selain itu, pemilihan yang dihadiri oleh puluhan umat itu juga sempat dihentikan oleh polisi lantaran sempat terjadi keributan dan ditentang salah satu pihak.

Pantauan beritajatim.com di lapangan, puluhan umat dari TITD Kwan Sing Bio Tuban itu berdatangan dan kemudian berkumpul di aula. Para umat klenteng itu mengaku mendapatkan undangan untuk pemilihan pengurus baru dari tim sembilan sebagai inisiator dan fasilitator kegiatan itu.

Setelah sempat dihentikan oleh polisi dan mendapatkan protes dari pengurus demisioner lantaran dinilai melanggar aturan AD/ART, puluhan orang umat itu tetap menjalankan pemilihan. Hingga akhirnya tiba-tiba terpilih secara aklamasi ketua dan ketua penilik di klenteng tersebut. “Ini terpilih secara aklamasi,” ujar singkat Tio Eng Bo, selaku umat TITD Kwan Sing Bio Tuban yang terpilih secara aklamasi dalam proses itu pemilihan itu.

Sementara itu, Alim Sugiantoro yang merupakan Ketua Penilik demisioner KSB Tuban itu menyatakan bahwa proses pemilihan pengurus tersebut cacat hukum. Ia menyatakan, bahwa kegiatan musyawarah yang kemudian dijadikan untuk memilih pengurus itu dinilai merupakan bentuk kudeta terhadap pengurus yang masih ada.

“Ini sama dengan kudeta (pemilihan pengurus baru, red). Maka meraka yang melanggar harus di hukum,” papar Alim Sugiantoro, Ketua Penilik Kelenteng Tuban.

Alim menambahkan bahwa, segala kebijakan yang berkaitan dengan kelentang harus sesuai prosedur termasuk pemilihan Pengurus dan Penilik. Tetapi aturan itu telah ditabrak umat yang mengatasnamakan inisiator dan fasilitator pemilihan pengurus dan Penilik Kelenten dengan dalih mengatasnamakan musyawarah umat.

“Kalau musyawarah umat itu untuk mengesahkan atau merubah AD/ART, bukan untuk merebut jabatan, bukan untuk merebut kelenteng,” tegas Alim.

Ia menyampaikan, seharunya proses pemilihan pengurus baru di awali dengan pengurus dan penilik mengadakan rapat bersama untuk membicarakan pemilihan. Dalam rapat itu membahas tata tertib berkaitan proses pemilihan, kemudian menentukan panitia pemilihan pengurus dan meraka menjalankan tugas sesuai tatib yang telah disepakati.

‚ÄúProses itu tidak dilalui, mereka tetap ilegal dan sebagiAn umat telah melaporkan orang-orang Inisiator dan Fasilitator kepada kepolisian. Upaya kita selanjutnya akan melakukan gugatan secara pidana maupun pidana, kita lihat saja nanti hasilnya,” pungkasnya.[mut/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar