Peristiwa

Puluhan Warga Kecamatan Gurah Kediri Demo Tuntut Sertifikat Tanah

Kediri (beritajatim.com) — Merasa kesal karena lamanya waktu pengurusan sertifikat tanah, puluhan warga Desa Sumber Cangkring, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri mendatangi Kantor Desa setempat. Mereka berunjuk rasa menuntut pemerintah desa segera mempercepat penerbitan sertifikat tanah.

Dalam aksi unjuk rasa ini, warga membakar sebuah ban bekas di halaman balai desa. Mereka kecewa terhadap sejumlah perangkat desa yang memproses pengurusan sertifikat tanah tersebut.

Kemudian menggunakan pengeras suara, warga menyampaikan keluhannya secara bergiliran. Mereka mengaku, mengajukan berkas pengurusan sertifikat melalui Sekretaris Desa Kaur Kesra Desa Sumber Cangkring.

“Ada yang sudah mengajukan selama 3 tahun. Bahkan ada yang sampai 9 tahun. Sampai sekarang belum jadi. Kenapa proses tersebut lama sekali,” kata Agus, koordinator warga, Kamis (7/11/2019).

Agus mengaku, mengeluarkan uang Rp 10 juta untuk biaya pengurusan sertifikat tanahnya. Uang tersebut diserahkan kepada perangkat desa. Itu sebabnya, kini ia menagih janji bersama sekitar 20 an warga lain yang menjadi ‘korban’. Mereka meminta menerbitkan sertifikat tanah tersebut atau mengembalikan berkas serta uang biaya kepada masyarakat.

Menurut Agus, banyak warga lain yang bernasib sama. Bahkan, ada yang lebih parah darinya. Seorang nenek telah menyerahkan uang biaya hingga Rp 27 juta. Nenek tersebut juga sudah menanti dalam waktu lebih dari 3 tahun lamanya.

Saat penyampaian tututan secara bergantian tersebut, ada warga yang mengeluh biaya pengurusan Kartu Keluraga (KK) dan KTP. Sebab, besarannya mencapai Rp 750 ribu. Selain itu juga mengeluhkan pelayanan di desa.

“Kenapa balai desa ini sering tutup dan perangkatnya tidak ada. Apakah memang karena capek dengan kesibukannya? Kami menjadi heran dengan kondisi ini,” keluh warga melalui pengeras suara.

Menjawab tuntutan warga, Sekretaris Desa Sumber Cangkring, Syamsul Alawi meminta maaf atas keterlambatan pengurusan sertifikat tanah dan pelayanan di desa kepada masyarakat.

Menurutnya ada beberapa kendala yang membuat lamanya proses, seperti misalnya kelengkapan dan validasi berkas tanah yang harus terpenuhi, terlebih dahulu.

“Dalam proses pengurusan sertifikat ini kan butuh waktu. Kebanyakan berkas tanah yang dititipkan tersebut berupa petok. Terkadang terkendala ahli warisnya yang jauh,” jawab Syamsul Alawi.

Aksi unjuk rasa warga sumber cangkring berakhir setelah pihak perangkat menjanjikan segera merealisasikan tuntutan mereka. Syamsul Alawi akan mempercepat proses tersebut melalui koodinasi dengan BPN, untuk berkas yang telah memasuki progres.

Kemudian apabila ada warga yang menghendaki pengembalian, pihaknya akan mengembalikan uang biaya secara utuh berserta seluruh berkas pengajuan. Sementara itu, masyarakat mengancam akan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum, apabila sertifikat tanahnya tidak segera diterbitkan atau bekas dan uang biayanya dikembalikan. [nng/ted].

Apa Reaksi Anda?

Komentar