Peristiwa

Puluhan Mahasiswa di Malang Tolak RUU Omnibus Law

Demo mahasiswa menolak Omnibus Law di Malang

Malang(beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi turun ke jalan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2020). Demonstran menilai Omnibus Law Cipta Kerja menghilangkan hak-hak masyarakat demi kepentingan investasi.

Koordinator lapangan, Ramli Abdulrajak menilai, Omnibus Law Cipta Kerja mahasiswa menuntut pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law. Sebab, dianggap mengancam hak masyarakat, baik dari sektor agraria, ketenagakerjaan dan lingkungan.

“Omnibus Law Cipta Kerja mencederai hak normatif masyarakat, baik sektor agraria maritim, sektor ketenagakerjaan dan lingkungan. Omnibus Law akan menghapus hak pekerja yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hak pekerja dalam undang-undang ini masih sering dilanggar oleh pihak korporasi. Apalagi ketika undang-undang tersebut tergantikan oleh Omnibus Law. Justru lebih menyengsarakan,” papar Ramli, Senin, (24/2/2020).

Dia menyebut Omnibus Law di sektor agraria, telah menghianati semangat Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Omnibus Law yang sedang dalam pembahasan berpotensi memperparah kerusakan lingkungan akibat ulah korporasi.

“Kami menilai pemerintah melalui omnibus law berusaha mencabut analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH). Dengan adanya Amdal saja masih banyak perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi,” tandas Ramli.

Dengan berbagai pertimbangan itulah, puluhan mahasiswa menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang masih menunggu pembahasan di DPR RI. Mahasiswa menganggap Omnibus Law tidak berpihak kepada rakyat. (luc/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar