Peristiwa

Proyek Peningkatan Jalan Provinsi Disoal Tokoh Masyarakat Sampang

Kondisi jalan provinsi di Kabupaten Sampang

Sampang (beritajatim.com) – Pengerjaan proyek peningkatan jalan Provinsi yang menghubungkan antara Sampang dengan Ketapang di Kecamatan Kedungdung, mulai dikeluhkan warga. Alasannya, proyek jalan dengan pagu anggaran Rp 15 miliar tersebut menimbukan polusi karena tanah bekas galian dibiarkan menumpuk di pinggir jalan.

Alhasil, tanah bekas galian menjadi debu dan mengotori rumah warga setempat serta mengganggu pandangan para pengendara yang melintas. Menurut salah satu Tokoh Masyarakat (Tomas) setempat, Moh. Anwar, sejak proyek jalan itu dimulai, banyak masyarakat sekitar yang mengeluhkan adanya polusi akibat debu yang beterbangan, karena tanah bekas galiannya, tetap dibirkan menumpuk di pinggir jalan.

Padahal, menurutnya, tanah-tanah bekas pengerukan tersebut, tidak ditumpuk di pinggir jalan. Pihak pelaksana harusnya menyediakan lahan untuk membuang tanah bekas pengerukan. Sehingga proyek belasan miliar itu tidak menggangu aktivitas warga.

“Pengerjaan proyek ini cukup merugikan masyarakat. Sebab, bekas galian tanah dibiarkan menumpuk di pingir jalan,” ujarnya, Minggu (25/8/2019).

Tak hanya itu, Anwar juga menduga proyek peningkatan jalan itu, tidak mematuhi ketentuan, karena sejak dikerjakan hingga saat ini, belum terpasang papan informasi di lokasi. Padahal, papan itu penting sebagai informasi kepada masyarakat terkait dengan nama program, besaran anggaran, dan masa kontrak kerjanya. “Papan nama kegiatannya harus ada agar masyarakat tau tentang proyek di wilayahnya,” tegasnya.

Menanggapi keluhan dan tudingan warga tersebut, Kepala Pembantu UPT PU Bina Marga Provinsi Jatim di Sampang, Moh. Haris berdalih bahwa proyek tersebut langsung diawasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Surabaya. Pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan.

“Proyek peningkatan jalan Sampang Katapang tersebut, sudah dikerjakan berdasarkan spek. Bahkan pada proses pemasangan agregat tetap menggunakan air, tapi hanya secukupnya dan tidak terlalu banyak. Semua elemen masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan proyek provinsi itu. Manakala ada indikasi proyek dikerjakan sembarangan,” tandasnya. [sar/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar